Jumat, 12 Juni 2015

JURNAL MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 236 C Undang-undang No. 12 tahun 2008, perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menggunakan istilah “sengketa” untuk pernyataan “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak Undang-undang ini diundangkan”.[1] Sementara itu Pasal 24C UUD 1945 atas perubahan ketiga digunakan istilah “Perselisihan”. Meskipun pengertian antara sengketa dan perseilisihan makannya sama, namun secara Bahasa Peraturan perundang-undangan tidak terdapat keseragaman (inkonsistensi) dalam penggunaan istilah tersebut. Seharusnya dipakai peristilahan atau terminologi yang seragam, guna menyelarasakan antara UUD 1945 dengan Undang-undang dibawahnya.

Undang-undang Dasar 1945 amandeman ketiga menetapkan lembaga peradilan baru berkenaan keberadaan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar

3. Memutus pembubaran partai politik

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden maupun Wakil Presiden bahwa telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan wakil presiden.[2]

Semangat dari perubahan ketiga, mahkamah konstitusi memiliki regulasi yaitu undang-undang No. 24 tahun 2003, dimana wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan penjabaran pada pasal 24C UUD 1945, namun dalam hal ini kewenangan mahkamah konstitusi tidak mencantumkan penyelesaian sengketa pemilukada melainkan pemilihan umum yakni (DPRD,DPR RI,DPD RI,Presiden dan Wakil Presiden). Menurut teori muatan Konstitusi, apabila lembaga negara yang diberikan wewenang oleh konstitusi dan adanya suatu tambahan wewenang harus dicantumkan dalam konstitusi, mengingat Negara Indonesia memiliki landasan Konstitusi tertulis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Konstitusional merupakan wewenang Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala daerah, bagian Peran dan fungsi?

2. Bagaimana landasan yuridis yang mengatur pemilihan kepala daerah hingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Konstitusional Wewenang Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara baru yang ada sesudah UUD 1945 di amandemen. Ketentuan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung. Dalam UU No. 24 Tahun 2003 Pasal 2 disebutkan bahwah Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[3]

Berangkat dari penjelasan diatas wewenang Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan secara eksplisit dalam pasal 7B dan 24C UUD 1945, diulang dalam UU No.24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi. Namun ada suatu hal yang aneh ketika wewenang Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, karena dalam UUD 1945 tidak tercantum wewenang tersebut. Penambahan mengenai wewenang penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi terdapat pada UU No. 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah pasal 236C yang berbunyi “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak Undang-undang ini diundangkan”.

Apabila dilihat pada wewenang lembaga negara yang berhak menyelesaikan pemilihan kepala daerah adalah Mahkamah Agung, karena secara eksplisit wewenang Mahkamah Agung termaktub dalam UUD 1945 Pasal 24A, yang berbunyi “Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang dan melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Merujuk pada wewenang Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga negara dan wewenangnya diatur oleh UUD 1945, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional dalam hal menangani sengketa pemilihan kepala daerah.

Mengenai materi muatan Undang-undang Dasar keberadaannya dimaksudkan untuk menetapkan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat (rakyat), hak-hak atau wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah dalam arti luas, selain kewajiban yang harus dipenuhinya. Maka dengan demikian Undang-undang Dasar berfungsi untuk membatasi kewenangan alat-alat perlengkapan negara, sehingga jelaslah kewenangan tersebut. Pada prinsipnya menurut Wirjono Projodikoro Undang-undang Dasar menetapkan sekurang-kurangnya mengenai hak dan kewajiban warga negar, batas-batas wewenang dan kewajiban negara, serta berapa lama seseorang pejabat menduduki jabatannya[4].

Berkenaan peran serta fungsi Mahkamah Konstitusi mengenai wewenang sudah diatur dan jelas di dalam UUD 1945, namun apabila ada penambahan wewenang mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah secara teori konstitusi dan teori perundang-undangan haruslah dicantumkan dalam UUD. Jika dilihat dalam perjalanan selama ini yang mengatur mengenai penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi pada UU No 32 tahun 2004 jis. UU No. 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008, bukan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut A Hamid S Attamimi Undang-undang organik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang Dasar yang biasa berupa aturan dasar. Bahwa aturan dasar Negara merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya suatu undnag-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang dapat mengikat secara langsung semua orang.[5]

Jadi kesimpulan menurut pendapat para ahli tersebut bahwa wewenang atau kekuasaan lembaga-lembaga negara secara prinsip harus diatur dalam Undang-undang Dasar, bukanlah dalam Undang-undang sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Pengaturan wewenang lembaga negara dalam undnag-undang harus mendapat atribusi dari undang-undang dasar.

2.2. Landasan Yuridis yang memberikan penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Tidak dapat disangkal bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal ini ditetapkan dalam pasal 24C UUD 1945, perubahan ketiga dan pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003. Namun perlu dicatat bahwa pengertian pemilihan umum dalam rumusan pasal tersebut mengacu kepada pengertian pemilihan umum sebagaimana diuraikan dalam pasal 22 E UUD 1945 perubahan ketiga[6]. Bukan pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan Umum yang dimaksud pasal 24C adalah memilih DPRD,DPR RI,DPD,Presiden beserta Wakil Presiden. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 tidak merujuk kepada ketentuan Pasal 24C UUD 1945.

Sudah dapat dipastikan bahwa keberadaan rumusan pasal 236A UU No.12 Tahun 2008, inkonstitusional dan bila demikian maka ketentuan pasal itu harus sekurang-kurangnya dibatalkan. Namun permasalahannya Mahkamah Konstitusi apakah mau membatalkannya, karena Mahkamah Konstitusi memiliki interest. Perhatikan kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pembatalan Pasal 50 UU No. 24 tahun 2003. Tidak menampik bahwa wewenang itu sangat perlu dan faktual telah dijalankan, namun secara konstitusional perlu adanya pembenahan. Setidak-tidaknya diatur dalam Undang-undang Mahkamah Kosntitusi bukan dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Berangkat dari penjelasan diatas, pemilihan kepala daerah secara langsung masih timbulnya suatu perdebatan, karena dari implikasinya yang banyak negatif kemudian penyelarasan demokrasi perlu adanya pembahasan yang lebih lanjut lagi. Namun UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memuat demikian mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung. UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum memasukkan pilkada dalam pengertian Pemilu.[7]Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pemilu.

Sejak Pemilihan Kepala daerah beserta Wakil Kepala Daerah dimasukkan dalam pengertian Pemilu yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada), maka berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan perselisihan hasil Pemilu Umum Daerah (PHPU.D) dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

Projodikoro, Wirjono, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta : Dian Rakyat, 1977

Attamimi, Hamid, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Jakarta : Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1996

Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, Translated oleh Anders Wedberg, New York : Russel & Russel, 1973

Asshiddiqie, jimly, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Konstitusi Press, 2005

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, atas perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan U

[1] Undang-undang No. 12 Tahun 2008,Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236C

[2] Undang-undang Dasar 1945, Pasal 24 C, berkenaan wewenang Mahkamah Konstitusi

[3] Undang-undang No. 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2

[4] Wirjono Projodikoro, Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta : Dian Rakyat, 1977, hlm. 11

[5] A Hamid S Attamimi, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya, Jakarta : Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1996, hlm. 34-35

[6] Undang-undang Dasar 1945, Pasal 22E

[7] Pasal 1 angka 4, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum

BUKU : TAN MALAKA JILID IV

08.41 No comments

Naar de 'Republiek Indonesia'

Menuju Republik Indonesia

Tan Malaka (1925)

Sumber: Yayasan Massa, terbitan tahun 1987
Kontributor: Diketik oleh Abdul, ejaan diedit oleh Ted Sprague (Juni 2007)

INTERUPSI

Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya.
Kepada para pembaca !
Mula-mula buku ini dikeluarkan penuh dengan kesalahan-kesalahan cetak. Di sana sini akan terdapat juga kata-kata atau kalimat-kalimat yang sangat asing kedengarannya bagi kuping seorang Belanda asli bagi kesalahan ini perlu saya kemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Buku ini dicetak dan dikoreksi oleh kawan-kawan Tionghoa yang tidak pernah mendengar bahasa Belanda.
Percetakan mereka mempunyai persediaan huruf Latin sangat sedikit.
Dan yang terakhir, penulis ini dalam perantauannya selama tiga tahun akhir-akhir ini tidak pernah melihat bacaan atau surat kabar Harian Belanda dan Asia ini juga tidak pernah menjumpai seorang manusia yang mengerti “bahasa dunia” ini, apalagi berbicara.

Alasan-alasan ini dan kesulitan-kesulitan teknis yang kecil-kecil lainnya harus saya kemukakan untuk mempengaruhi pikiran orang-orang penghasut yang lihat.
Selanjutnya saya rasa tidak perlu menulis brosur yang agak besar karena brosur besar demikian itu akan dapat mengurasi nafsu pembaca dan minta pembaca rata-rata Indonesia pada waktu sekarang ini.
Sekarang dengan wajarnya setelah harapan saya dapat melangsungkan hidup yang ¾ hukuman penjara ini, “tiga perempat hidup penjara”, demi kesehatan saya, di negeri dimana saya mempunyai hak hidup sepenuhnya, telah ditolak oleh pemerintah, saya kira buat sementara waktu semua harapan untuk kembali ke tanah air harus saya kesampingkan. Akan tetapi saya tak mau menganggur. Saya kira saya dapat mengabdi pada partai dan rakyat, jiwa saya dari sini dapat menghubungi golongan terpelajar (intelektuil) dari penduduk Indonesia dengan buku ini sebagai alat.
Dimana terdapat cukup fakta revolusioner, dan dimana sekarang menurut dugaan saya mulai tumbuh perhatian besar atas kemajuan perkembangan pergerakan revolusioner di antara orang intelektuil, maka pekerjaan seperti ini bagi saya hanya “pelepas lelah” belaka. Pekerjaan demikian itu tentu lebih baik dan sudah pada tempatnya jika di Tiongkok terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk mencetak. Pekerjaan semacam “pelepas lelah” ini sekali-sekali akan saya guanakan dan pembaca-pembaca terhormat dalam waktu yang akan datang dapat menyediakan diri untuk mempelajari buku-buku yang agak banyak.
“Kegiatan” semacam ini sudah tentu tak akan dapat saya lakukan, jiwa Yang Mulia Gubenur Jenderal memerlukan diri saya agak dalam batas perikemanusiaan. Ini adalah kejadian dibalik kenyataan yang mula-mula tak dapat saya duga, karena kesehatan dan pengasingan. Adalah pada tempatnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan Tionghoa yang telah menolong saya dengan sebaik-baiknya.
Sesungguhnya “ucapan terima kasih obyektif”, yaitu terima kasih yang “terpaksa” perlu juga disampaikan kepada beliau Gubernur Jendral Dirk Fook yang mendorong keluarnya “buku kecil” ini sekalipun dorongan tidak langsung.
Canton, April 1925
Tan Malaka.

Keterangan Pada Cetakan Kedua

Kami merasa khawatir, ketika kami mengirimkan buku yang dicetak di Canton kepada pemesan-pemesan Indonesia. Kami takut, bahwa buku yang nampaknya tak indah itu akan dapat melukai rasa seni sastra intelektual-intelektual kita yang biasa membaca buku berbahasa Belanda.
Tetapi itu adalah baik bagi kesadaran politik saudara-saudara kita yang lebih muda, agar mereka tidak kecil hati menghadapi barang sesuatu yang hanya indah nampaknya saja. Permintaan-permintaan akan buku ini yang makin banyak jumlahnya yang dikirimkan kepada kami, memberi bukti nyata, kami telah dapat menawan hatinya. Inilah yang juga mendorong kami akan dicetaknya lagi Menuju Republik Indonesia.
Sekalipun pengawasan polisi sangat keras di negeri geisha-geisha nan cantik dan bunga-bunga teratai nan indah ini, masih juga terdapat tempat di bawah tanah, tempat kami mencetak kembali buku kecil ini dalam bentuk yang agak menarik dengan kesalahan-kesalahan ejaan dan kata-kata yang agak kurang. Itu disebabkan juga karena adanya pergerakan buruh revolusioner yang sedang berkembang.
Dalam interupsi kami di atas telah kami kemukakan, bahwa kami mengeluh tentang kesusahan-kesusahan koreksi dan centakan. Sekalipun demikian halnya dalam cetakan ulangan ini kami kira kesukaran-kesukaran itu masih ada.
Justru di sini pembaca-pembaca kita yang baru dapat memaklumi kesukaran-kesukaran yang kami alami dan kemajuan apa yang telah kami capai dalam mencetak dan koreksi. Dengan ini kami juga mau membuktikan kepada pembaca-pembaca Indonesia kita, bahwa semua usaha lawan-lawan kita untuk menindas “cita-cita” akan sia-sia belaka.
Selanjutnya dengan rasa puas kita disini dapat memaklumi bahwa dalam menafsirkan keadaan international dan nasional dalam cetakan kedua ini tidak perlu mengadakan perubahan atau tambahan. Hanya dalam cetakan ini kiranya kita perlu menambah bab baru untuk memberi penjelasan tentang ide permusyawaratan nasional (national assembly) dengan syarat-syarat dan aksi-aksinya.
Selanjutnya peru ditegaskan pendapat kita tentang mahasiswa-mahasiswa di negeri lain. Sebab mahasiswa-mahasiswa Tionghoa yang dulu pernah kita kemukakan lebih aktif daripada mahasiwa Indonesia sementara itu telah membuktikan kebenaran pendapat kita. Belum lewat satu bulan, sesudah kami mengambil buku-buku kami dari percetakan, maka kurang lebih lima juta mahasiswa Tionghoa dengan serentak meninggalkan bangku-bangku sekolahnya dan mempelopori pemberontakan, pemogokan dan demonstrasi yang diadakan oleh kaum petani dan buruh.
Mengenai keadaan nasional, “calon fasis Indonesia”, karena sikapnya yang memuakkan sehingga kita harus menahan perut, sementara itu lari tunggang langgang, lebih dulu daripada yang kita kirakan.
Sekarang kita harus menahan perut karena kerendahan budi yang digunakan lawan-lawan kita dalam usaha membasmi gerakan rakyat revolusioner Indonesia sebagaimana halnya ketika jaman yang silam, orang-orang desa bersuka ria menyaksikan perampokan yang digantung dengan, ia sekuat tenaga mencoba melepaskan lehernya dari tali gantungan. Seolah-olah Lodewijk III dan Tsar Nicolas II tak pernah hidup.
Sekarang berulang.
Tak dapat dibantah, bahwa perjuangan politik pada bulan-bulan yang akhir ini telah meruncing, kesadaran politik dan kegiatan revolusioner rakyat kita telah tumbuh diseluruh lapisan di Indonesia, sebagaimana belum pernah terjadi sebelumnya.
Padi tumbuh tak berisik.
Tokyo, Desember 1925
Tan Malaka

BAB I

SITUASI DUNIA

Perang dunia tahun 1914-1918 dalam pengertian ekonomi telah membagi dunia dalam dua bagian :

Negeri-negeri yang kalah, yaitu Jerman, Austria, Hongaria dan Turki. Juga Rusia, dimana kaum buruh telah memegang kekuasaan, dalam bidang ekonomi, tergolong pada negeri-negeri tiu.
Negeri-negeri yang menang, yaitu : Perancis, Italia, Amerika Serikat dll.

Negeri-negeri yang kalah perang tak lama sesudah perang sangat menderita, kekurangan bahan-bahan makanan, hasil-hasil pabrik-pabrik modal dan bahan mentah untuk industri-industri. Kecuali perjanjian Versailles telah mewajibkan Jerman membayar kepada negeri-negeri sekutu setiap tahun ratusan juta mark emas (pampasan perang).
Negeri-negeri seperti Perancis, Inggris, Italia sekalipun tergolong pemenang perang, karena biaya yang kembali uang pinjamannya dengan bunga. Austria yang telah merosot menjadi negeri setengah jajahan dengan wajar terikat baik dibidang ekonomi dan karenanya sudah tentu tak mampu mengadakan tantangan. Jerman yang tak pernah dipercaya oleh negeri-negeri sekutu sekarang diikat kuat-kuat. Jerman telah mendapatkan uang 800.000.000 mark meas dengan mengorbankan kemerdekaan ekonomi, politik dan militernya. Juga Jerman sekarang menjadi setengah jajahan. Militerisme Jerman yang kalah, sekarang berada di bawah telapak kaki negeri-negeri sekutu. Negeri-negeri sekutu ini sekarang mengawasi persoalan militer Jerman. Besarnya dan mutu tentara sekarang ditentukan oleh negeri-negeri sekutu.
Pengawasan ini lebih jauh meliputi anggaran belanja dan keuangan Jerman negeri-negeri sekutu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran uang Jerman. Sudah tentu pendapatan yang diperolah dari pajak harus lebih besar daripada pengeluaran. Sisa dari pendapatan sesudah dipotong pengeluaran harus diserahkan kepada negeri-negeri sekutu. Bank negara, sesudah bank yang berpengaruh di Jerman sebagai urat nadi penghidupan ekonomi modern suatu negeri telah di internasionalisasikan, yaitu; diusahakan dan diawasi oleh negeri-negeri yang menang perang.
Perbudakan ekonomi yang diderita Jerman sekarang ini sudah tentu disertai dengan penindasan politik. Itu berarti bahwa di bidang politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri Jerman harus tunduk pada kehendak negeri-negeri yang menang perang. Hanya Pemerintahan semacam itulah di Jerman sekarang ini yang mungkin melaksanakan dengan patuh ketentuan-ketentuan dalam rencana Dawes.
Rencana Dawes bukan saja menjamin besarnya pembayaran hutang kepada negeri-negeri sekutu, akan tetapi juga bermaksud membunuh industri-industri dan perdagangan Jerman. Jerman tidak diperbolehkan menghasilkan barang-barang dagangan yang lebih baik dan lebih murah daripada barang-barang dagangan negeri sekutu, sebagaimana halnya sebelum terjadi perang besar (Perang Dunia 1914-1918).
Karena peperangan, maka Jerman kehilangan semua tanah jajahannya dan karenanya ia juga kehilangan pasaran untuk hasil-hasil pabrik dan bahan-bahan mentah untuk pabriknya, ditambah pula dengan hancurnya atau dirampasnya kapal-kapal niaganya baginya sangat berat untuk membangun kembali industrinya tanpa bantuan dari luar, terutama dari Amerika. Di pihak lain Jerman sekarang buat sementara waktu tidak merupakan saingan negeri-negeri sekutu di tanah jajahan (Indonesia, India dsb) dan di negeri-negeri setengah jajahan (Tiongkok, Persia, dan Turki). Sekarang kita dapat mengetahui dengan jelas, bahwa di negeri-negeri ini semua pengaruh Amerika sangat pesat perkembangannya.
Mengalirnya modal dari negeri yang kaya-raya seperti Amerika ke negara-negara yang menang dan kalah perang (Eropa) dan ke negeri-negeri setengah jajahan (Asia), di mana kapitalisme masih berada pada tingkat permulaan dan dimana ada kemungkinan untuk berkembang lebih lanjut, mengalirnya kapital yang berlebih-lebihan ini ke negeri-negeri yang menderita kekurangan menimbulkan pertanyaan di kalangan revolusioner kita sendiri :”Apakah tidak mungkin tahun-tahun krisis ini diikuti dengan satu masa damai (Pasifistische periode) yaitu perkembangan kapitalisme dnegan damai, sebagaimana yang telah terjadi pada akhir pertengahan abad yang lalu ? “ (ini berarti, bahwa jatuhnya kapitalisme tidak perlu terjadi sekarang ini, mungkin sepuluh atau dua puluh tahun lagi).
Pertanyaan ini tidak bisa kita jawab hanya dengan ya atau tidak. Di barisan kita sendiri seorang sejajar Trotsky menegaskan, bahwa masa damai itu mungkin ada. Di pihak lain terdapat cukup alasan yang meramalkan bahwa kapitalisme dunia segera akan runtuh. Karena adanya ratusan kemungkinan yang menyetujui dan menentang ramalan akan adanya masa damai, kita seharusnya jangan tenggelam dalam kemungkinan-kemungkinan itu.
Jika kita sekarang menyusun neraca politik, kita harus berkata, bahwa kemungkinan akan berhasilnya suatu pukulan umum tehadap kapitalisme dunia tidak begitu besar daripada tahun-tahun pertama sesudah Revolusi Rusia pada tahun-tahun 1918-1919-1920. Terangkan sudah, bahwa kita pada masa sekarang ini tidak lagi dalam keadaan offensif (menyerang, akan tetapi dalam defensif, mempertahankan diri). Karena pada bulan Oktober 1923 kita tidak mempergunakan kesempatan memukul hancur borjuasi Jerman, maka borjuasi Jerman kemudian melakukan offensif (serangan) dan partai kita di Jerman dipaksa bekerja di bawah tanah. Juga di Italia dimana teror fasis masih tetap berlaku, partai kita terus harus bekerja di bawah tanah. Di Inggris di mana partai kita yang masih muda pada beberapa tahun yang akhrinya mendapat kemajuan. Pemerintah Sosial Demokrat dari Mac Donald diganti oleh pemerintahan konservatif dari Ludwin. Juga di mana kaum buruh buat sementara waktu harus mundur terhadap reaksi. Di India, negeri tempat bergantung mati hidupnya Imperialisme Inggris, pergerakan non-kooperasi yang dipimpin oleh Gandhi pada tahun 1920-1922 telah dapat menggerakkan jutaan orang yang tertindas dalam suatu demonstrasi, sekarang menjadi pergerakan parlementer yang tenang “tenang dalam tubuh Partai Swaraj”.
Terhadap gejala-gejala yang membela akan ada satu masa damai, timbul kekuatan yang tiap waktu dapat menghancurkan impian-impian akan adanya perkembangan kapitalisme dengan damai yang senantiasa nampak makin jelas. Salah satu dari kekuatan-kekuatan itu yang senantiasa mengancam hendak menghancurkan kapitalisme dunia ialah “Persaingan” (Pertentangan) antara berbagai negeri kapitalisme sendiri. Pertentangan antara kapitalisme Inggris dan Perancis nampak lebih mendalam daripada apa yang kita dapat lihat sepintas lalu.
Tak dapatlah dibantah, bahwa pertentangan ekonomis dan politik antara dua negeri imperialis itu akan menyebabkan perang baru. Jerman yang sekarang menjadi salah satu negeri setengah jajahan yang tertindas, dengan wajar mengharap dapat mempergunakan tiap kesempatan yang baik untuk membebaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Kesempatan itu bisa didapatkan, jika persatuan antara negeri-negeri sekutu terpecah-belah karena pertentangan-pertentangan yang tumbuh dikalangan sendiri. Juga di Timur Jauh persaingan antara berbagai imperialis makin tajam. Jepang yang merasa dirinya terancam oleh persekutuan Inggris-Amerika telah jatuh dalam pelukan lawannya yang terbesar yaitu “Soviet Uni”. Pertentangan-pertentangan antara negeri-negeri kapitalis, baik yang ada di Eropa sendiri, maupun di pasaran (Asia) setiap waktu dapat menimbulkan perang dunia baru. Pembangunan pangkalan armada di Singapura yang sekarang di teruskan penyelesaiannya oleh pemerintah konservatif Inggris, pameran perang-perangan di Lautan Teduh dengan maksud mengeratkan kerjasama antara armada-armada Amerika, Inggris, dan Belanda, untuk menghadapi kemungkinan perang antara Amerika dan Jepang. Perbaikan angkatan darat dan angkatan laut di Jepang dengan tergopoh-gopoh, semua itu memperkuat dugaan akan adanya perang dunia baru di Lautan Teduh yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan daripada perang dunia akhir-akhir ini.
Pertentangan nasional dari berbagai negeri-negeri kapitalis di dunia yang terpaksa harus melakukan imperialisme dan perang imperialisme, bukanlah pertentangan satu-satunya. Perkembangan kapitalisme membawa pertentangan yang tak dapat didamaikan antara borjuis dan buruh, yaitu pertentangan kasta, yang setiap waktu akan menghancurkan sistem kapitalisme dan membangun sistem baru di atas puing-puing reruntuhannya.
Proletariat dunia yang karena jumlahnya dan setia kawannya sekarang secara organis nampak tersusun lebih kuat dari pada borjuis dunia, pada masa sekarang ini jauh lebih siap untuk merubah tiap-tiap perang imperialis menjadi perang kasta.
Tak dapat disangkal, bahwa sikap proletar dunia dalam menghadapi kemungkinan perang dunia sekarang akan berbeda daripada sebelum 1914. Kaum sosial demokrat yang dulu menyerahkan kaum buruh kepada kaum borjuis untuk dijadikan umpan meriam, dikemudian hari akan tak mampu lagi menipu dan mengkhianati kaum buruh. Jika di masa sebelum perang dunia belum terdapat satu partai komunis yang tersusun rapi, sekarang Internasionale ke-3 telah mempunyai seksi-seksi revolusionernya hampir di semua negeri di dunia. Pada masa sekarang ini kaum buruh Eropa Barat di bawah pimpinan Sarekat Sekerja International Amsterdam (beraliran sosial demokrat) sedang melakukan perundingan dnegan Sarekat Sekerja Internasional Moskow. Dengan perundingan ini akan tercipta satu persatuan dari kedua Internasionale itu yang akan mewujudkan satu kekuatan dunia yang belum pernah ada di dunia. Jika persatuan ini telah dapat terbentuk, maka runtuhnya kapitalisme dunia lebih psati daripada yang sudah-sudah.
Bila kapitalisme dunia akan runtuh, kita tak dapat meramalkan dan ramalan itupun tak perlu. Komunisme tidak didasarkan atas lelamunan teosofi. Kaum komunis menyiapkan diri untuk berjuang dan melakukan perjuangan itu bukannya karena mereka percaya pada komunisme sebagai satu kegaiban dunia, akan tetapi karena menurut materialisme dialektika Marx, yakni perjuangan kasta, yang telah dapat membawa peri penghidupan yang semula sangat primitif kepada tata hidup kapitalisme dengan mutlak harus membawa peri penghidupan masyarakat kita dewasa ini kepada bentuk yang lebih tinggi, yaitu komunisme.
Kita, kaum komunis janganlah agaknya sangat asyik memikirkan persoalan tentang ada dan tidaknya kemungkinan masa damai dan kemungkinan lamanya masa damai. Kita tak boleh merasa pesimis, pun tak boleh merasa optimis, karena kedua perasaan itu akan mudah membawa kita kepada oportunisme.
Adalah kewajiban kita membentuk di mana-mana Partai Komunis (Partai Rakyat Pekerja) dan memperkuatnya, membawa massa yang mendertia di bawah pimpinan kita dan akhirnya memperkuat ikatan dan setia-kawan internasional.
Jika nanti waktu untuk bertindak bagi kita telah datang baik nasional maupun internasional, maka tiap-tiap komunis dan tiap-tiap seksi Internasionale ke-3 harus mengetahui tugas-tugasnya masing-masing yang harus dilakukan.

BAB II

SITUASI DI INDONESIA

Jika kita bayangkan kapitalisme sebagai satu gedung dan negeri-negeri di dunia adalah tiang-tiang yang mendukung gedung itu, maka Indonesia merupakan salah satu dari tiang-tiang itu. Kita mengetahui sebelumnya bahwa cepat atau lambat gedung itu sekali waktu akan runtuh seluruhnya. Akan tetapi wujud dan luas runtuhannya serta cara bagaimana runtuhnya, hanya praktek yang akan menentukan. Sangat mungkin bahwa semua tiang akan serentak tumbang dan bersama-sama dengan itu juga robohlah seluruh bangunan. Akan tetapi mungkin juga bahwa tiang-tiang itu tidak tumbang serentak, tetapi berurutan, tiap-tiap kali tiang tumbang membawa sebagian dari bangunan itu roboh. Gelombang ekonomi politik yang menggelora di seluruh dunia sehabis perang dunia, hampir-hampir melompat jatuhkan bangunan kapitalisme dunia yang telah goyah. Salah satu dari tiang-tiang yang sangat lapuk, yaitu kapitalisme Rusia, tak dapat bertahan diri dan roboh. Kerobohannya ini hampir-hampir menyebabkan runtuhnya bangunan seluruhnya. Akan tetapi ketika borjuis dunia dalam keadaan gelisah, ketika proletariat dunia hendak memberi pukulan yang menentukan kepadanya, ketika itulah datang budak-budaknya, yaitu kaum sosial demokrat, untuk menahan jatuhnya bangunan kapitalisme dengan dukungan akum buruh dan memberi kesempatan kepada borjuasi memperbaiki bangunan itu sedapat mungkin. Jatuhnya kapitalisme Rusia karenanya tidak diikuti oleh kapitalisme di negeri-negeri lain. Akan tetapi pekerjaan tambal sulam kaum sosial demokrat tidak akan mampu menghalangi keruntuhan bangunan yang lapuk di dalam itu untuk selama-lamanya.
Kami kaum komunis Indonesia tak akan dapat menggantungkan politik kami melulu pada pengharapan, agar negeri-negeri kapitalis di dunia runtuh lebih dahulu. Jika kapitalisme kolonial di Indonesia besok atau lusa jatuh, kita harus mampu menciptakan tata tertib baru yang lebih kuat dan sempurna di Indonesia.
Kebobrokan kapitalisme kolonial Belanda nampak makin lama makin terang. Kapitalisme Eropa dan Amerika didukung oleh kaum sosial demokrat. Di tanah-tanah jajahan seperti : Mesir, India, Inggris, dan Filipina imperialisme yang sedang goyah didukung oleh borjuis nasional. Tetapi di Indonesia tak ada sesuatu yang berarti yang mampu menolong menegakkan kembali imperialisme Belanda yang sedang goyah.
Pertentangan antara rakyat Indonesia dan imperialisme Belanda makin lama makin tajam. Penderitaan massa bertambah pesat. Harapan dan kemauannya untuk merdeka berlangsung bersama-sama dengan penderitaannya. Politik revolusioner merembes di antara rakyat Indonesia makin lama makin meluas. Pertentangan yang makin tajam antara yang berkuasa dan yang dikuasai menyebabkan pihak yang berkuasa menjadi kalap dan melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang.
Suara merdu politik etis sekarang diganti dengan suasana tongkat karet yang menjemukan dan gemerincing pedang di Bandung, Sumedang, Ciamis, dan Sidomulyo. Imperialime Belanda telah melampaui batas poltiik etis. Pelaksanaan politik tongkat karet dan pistol diresmikan dengan darah dan jiwa proletar. Rakyat Indonesia di bawah ancaman dan siksaan di luar batas prikemanusiaan tetap menuntut hak-hak kelahirannya ialah hak-hak yang semenjak puluhan tahun yang lalu telah diakui di Eropa dan Amerika, tetapi oleh imperialisme Belanda dijawab dengan tindakan-tindakan biadab. Teranglah sudah bahwa tongkat karet dan pistol tak akan mampu mengundurkan rakyat yang sedang melangkah maju.
Topeng reaksi sekarang telah jatuh. Rakyat Indonesia sekarang telah yakin, bahwa tak dapatlah diharapkan sesuatu pun dari pemerintah imperialisme. Kita mengetahui, sekali pun para reaksioner menyambut baik tindakan-tindakan kekerasan G. G Fock tetapi orang penguasa sendiri dibalik layar akan berunding dan saling bertanya : “Mengapa rakyat sekarang berbeda dari beberapa tahun yang lalu”.
Politik apakah yang harus kita lakukan pula sekarang ? Lebih dari 300 tahun imperialisme Belanda melakukan politik “gertakan” dan “tindakan”. Belum pernah politik semacam itu oleh rakyat Indonesia yang sabar disambut dengan terang-terangan dan sewajarnya, sebagaimana telah terjadi pada 1 Februari tahun ini. Pemberontakan-pemberontakan yang telah terjadi di semua bagian daerah Indonesia selama 300 tahun, yang telah mengorbankan beribu-ribu jiwa orang-orang Indonesia, pemberontakan Diponegoro, Aceh, Toli-toli, dsb, tak dapat kita persamakan dengan apa yang terjadi di Priangan dan Madiun. Bukan karena sumpah, jimat, suara gaib atau segala kegelapan-kegelapan feodal yang salam ini menjadi sandaran hidup rakyat “Priangan” akan tetapi karena hak-hak yang nyata dan wajar sebagai manusia yang mendorong mereka mengorbankan jiwanya unutk mendapatkan hak-hak itu. Maka tak heranlah kita, jika pihak yang berkuasa pada masa ini, berkata kepada diri sendiri “Orang Indonesia tak dapat lagi digertak dan ditindas”/ kita hanya dapat menambahkan “Selamat jalan jiwa-jiwa budak dan ……..buat selama-lamanya”.
Di belakang layar orang-orang pemegang kekuasan juga akan merundingkan cara-cara untuk menghapus pertentangan yang tajam dengan rakyat Indonesia. Sebab lebih dari yang sudah-sudah, maka ucapan Multatuli akan lebih lantang bergema dikupingnya : “ Jika setiap orang Jawa meludah ke tanah, maka mati tenggelamlah orang-orang Belanda”. Karenanya juga akan dibicarakan cara memperbaiki keadaan ekonomi rakyat. Bersamaan dengan itu juga akan dirundingkan kemungkinan memberi hak-hak politik lebih banyak kepada golongan orang Inodnesia tertentu. Akan tetapi dengan mengenal susunan sosial-ekonomi Indonesia kita kaum komunis dnegan tegas dapat mengatakan, bahwa pemegang kekuasaan itu tak akan dapat selangkah keluar dari lingkungan sempit birokrasinya.
Sebab bagaimana imperialisme Belanda dengan seketika dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah berlangsung berabad-abad dengan serentak.
Di India-Inggris umapamanya, di mana sejak bertahun-tahun telah ada industri nasional yang kuat, di sana dapat diadakan jembatan untuk menghubungkan pertama-tama modal Inggris dengan modal nasional, kemudian menghubungi jurang yang curam antara politik imperialisme dan politik nasional. Tetapi politik imperialisme Belanda sejak semula ditujukkan pada penghancuran industri kecil dan perdagangan kecil nasional teristimewa di Jawa. Penghancuran itu dapat terlaksana, jika orang yakin, dapat mempergunakan modal Tionghoa sebagai alat untuk memisahkan rakyat Indonesia dari rakyat Belanda. Semua industri milik suku Jawa mati tak lama sesudah imperialisme Belanda mulai masuk. Dengan matinya industri suku Jawa itu mati jugalah kerajinan dan inisiatif suku Jawa, yang mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk membangun industri nasional modern yang berdasar persaingan dan hak milik perseorangan. Karenanya imperialisme Belanda pada masa ini dengan sungguh-sungguh tidak mengharapkan mendapatkan titik pertemuan untuk suatu kompromi ekonomi dengan orang-orang Indonesia. Berhubung dengan itu suatu kompromi dalam politik akan merupakan sesuatu yang tidak tegas. Menambah jumlah anggota Volksraad dengan dua atau tiga orang Indonesia lagi, atau memberikan konsensi politik lebih banyak kepada orang Indonesia akan hanya berarti satu tetes air saja diatas besi yang membara. Memang teranglah, bahwa krisis Indonesia bukannya hanya krisis politik, seperti di Mesir, India-Inggris dan Filipina, akan tetapi juga terutama adalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini tak akan dapat disembuhkan dalam beberapa tahun.
Pun seandainya dokter Morgan berkehendak menyembuhkan imperialisme Belanda dengan memberi pinjaman uang kepadanya, akan masih ada pertanyaan, apakah ia akan mampu membangkitkannya dari tempat tidurnya. Indonesia bukan Austria, Polandia atau Jerman, di mana Morgan telah menunjukkan daya sembuhnya yang mengagumkan. Negeri-negeri Eropa tersebut hanya membutuhkan modal. Tetapi pabrik-pabrik, mesin-mesin, buruh ahli dan tidak ahli sangat cukup adanya. Indonesia yang mempunyai penduduk yang tahun baca-tulis 5-6 % saja, yang selama ratusan tahun ditindas dan dihisap, dan kepentingan-kepentingan sosial penduduk tidak diperhatikan sama sekali., tentu tak akan mungkin menciptakan tenaga-tenaga teknis yang cakap dalam beberapa tahun yang diperlukan untuk membangun industri-industri baru (industri-industri logam dan tekstil) yang akan sanggup berhasil baik menyaingi barang-barang barat. Karenanya Morgan tak akan meminjamkan uangnya begitu saja kepada imperialisme Belanda.
Sudah tentu Amerika suka menanamkan modalnya di Indonesia, tetapi hanya di perusahaan-perusahaan yang akan dapat segera menghasilkan keuntungan dengan cepat yang akan dapat memenuhi keuntungan secara langsung, seperti dalam perusahaan minyak atau karet. Akan tetapi pada masa sekarang ini terdapat over produksi karet kecuali itu Amerika telah mempunyai cukup perkebunan karet di Indonesia, sehingga tak perlu memikirkan membuka perkebunan karet baru. Mengenai minyak kita masih ingat, bahwa Colyn telah menyerahkan semua tambang minyak di Jambi kepada Maatschappiy minyak Inggris dan Belanda, yaitu de Koninklijke sebagai monopoli.
Karena imperialisme Belanda tak akan mungkin mendekati rakyat Indonesia dengan memberikan konsesi politik dan ekonomi, ia harus melakukan politik biadab yang lama, warisan dari Oost Indische Compagnie. Angkatan darat dan laut harus diperkuat. Ini adalah jawaban satu-satunya yang tinggal terhadap rakyat Indonesia yang senantiasa bertambah melarat yang makin bertambah gigih berani mempertahankan tuntutan hak-haknya sepenuhnya.
Marx pernah berkata : “Proletariat tak akan kehilangan sesuatu miliknya, kecuali belenggu budaknya”. Kalimat ini dapat kita gunakan di Indonesia lebih luas. Disini anasir-anasir bukan proletar berada dalam penderitaan yang sama dengan buruh industri, karena di sini tak ada industri nasional, perdagangan ansional. Dalam bentrokan yang mungkin terjadi antara imperialisme Belanda dan rakyat Indonesia tak seorang Indonesia pun akan kehilangan miliknya karena bentrokan itu. Di Indonesia kita dapat serukan kepada seluruh rakyat : “Kamu tak akan kehilangan sesuatu milikmu kecuali belenggu budakmu”.

BAB III

TUJUAN PKI

Tujuan partai-partai komunis dunia ialah menggantikan sistem kapitalisme dengan komunisme. Waktu terpukul hancurnya kapitalisme, dan terpukul jatuhnya borjuasi belumlah mewujudkan komunisme. Antara kapitalisme dan komunisme ada satu masa peralihan. Dalam masa peralihan ini, proletariat melakukan diktator atas borjuasi. Ini berarti bahwa proletariat dunia memaksakan kehendaknya atas borjuasi dunia yang berulangkali mencoba mendapatkan kembali kekuasaan politik dan ekonomi yang hilang, agar dapat mempergunakan kembali alat-alat pemeras dan penindasnya. Dalam masa penindasan itu, negeri-negeri kapitalis alat-alat penindasan borjuasi dunia diganti dengan negeri-negeri Soviet. Soviet adalah perwujudan diktator proletariat. Tujuan Soviet ialah menghapuskan kapitalisme dan mempersiapkan tumbuhnya komunisme.
Negara Soviet sebenarnya belum mewujudkan komunisme. Untuk mecapai komunisme orang harus melalui jalan yang lamanya mungkin puluhan tahun. Permulaan komunisme yang tulen berarti berakhirnya Negara Soviet. Negara Soviet akan berhenti sebagai negara, yaitu sebagai alat penindas dari proletariat, jika orang-orang borjuasi sebagai pemeras dan penindas telah dibasmi atau berubah menjadi anggota pekerja masyarakat komunisme.
Di masa kekuasaan diktator proletariat, maka industri besar yaitu industri-industri yang cukup terpusat, dinasionalisi. Itu berarti bahwa industri-industri itu diserahkan kepada negara proletar. Dengan nasionalisasi industri-industri besar, hak milik perseorangan tak berlaku lagi dan diganti dengan hak milik komunal. Dengan demikian juga akan hapuslah anarkisme dalam produksi, yaitu : menghasilkan barang keperluan hidup yang satu sama lain tidak ada sangkut pautnya sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Sebagai gantinya diadakanlah rasionalisasi, yaitu menghasilkan barang-barang keperluan hidup menurut kebutuhan masyarakat. Dengan hapusnya hak milik perseorangan dan anarki dalam produksi, persaingan juga akan hapus. Berhubungan dengan itu juga akan lenyaplah kata-kata yaitu : Kasta Proletar dan Kasta Borjuasi.
Dengan hapusnya persaingan juga tak akan berlaku lagi politik imperialisme, yaitu politik modal bank sesuatu negara kapitalis untuk merampas negara-negara yang dibutuhkan sebagai pasaran kelebihan hasil pabriknya, dan selanjutnya untuk mendapatkan bahan-bahan mentah bagi industri-industrinya serta penanaman kelebihan modalnya.
Jika imperialisme tak ada lagi, perang imperialis pun tak akan ada. Pendek kata dalam masyarakat komunis akan hapuslah adanya hak milik perseorangan, anarki dalam produksi, persaingan, kasta-kasta, imperialisme dan peperangan imperialis. Sebagai gantinya tersusunlah hak milik bersama, produksi rencana, penukaran produksi dengan sukarela dan internasionalisme, yaitu perdamaian, kerjasama dan persaudaraan antara berbagai bangsa di dunia.
Apa yang diuraikan di atas adalah teori komunis yang bisa menjadi kenyataan jika kapitalisme dunia jatuh serentak, sebagaimana yang hampir-hampir terjadi pada tahun-tahun pertama sesudah revolusi Bolshevik pertama di Rusia. Karenanya Soviet Uni pada permulaan revolusi segera disusun atas dasar proletar yang agak tulen. Bukankah pengkhianatan kaum sosial demokrat yang hingga sekarang dapat menghalangi keruntuhan umum kapitalisme yang memaksa bolshevik mengadakan langkah mundur pada tahun 1921. Langkah mundur ini harus diterima dalam arti ekonomi dan taktik. Dalam arti ekonomi karena Negara Soviet mengijinkan berlakunya kembali hak milik perseorangan kepada petani-petani yang merupakan 80 % dari jumlah penduduk Rusia dan kepada borjuis-borjuis kecil di kota-kota, dan bersamaan dengan itu melakukan perdagangan dengan penghasilan barang dagangan atas dasar kapitalisme. Tapi langkah ini ternyata perlu karena perusahaan-perusahaan kecil yang belum cukup adanya pemusatan teknis dan administratif dan mula-mula juga dinasionalisi, menumbuhkan birokrasi yang maha besar. Karena sekarang hak milik perseorangan dan perdagangan para petani-petani dan perusahaan-perusahaan kecil diijinkan, lenyaplah serentak birokrasi dan ekonomi Rusia dapat berjalan lebih lancar. Kenyataan yang terakhir ini menunjukkan keuntungan politik yang banyak tak terduga, karena dengan demikian petani-petani dapat ditarik dalam barisan pendukung Negara Buruh.
Politik Ekonomi Buruh sebagaimana orang menamakannya tak akan terbatas khusus para Rusia yang terbelakang. Juga di negeri-negeri yang murni kapitalistis seperti Jerman, Inggris dan Amerika dimana + 75 % dari penduduknya menjadi buruh, adanya hak milik perseorangan dan perdagangan pada borjuis kecil dan golongan petani adalah suatu keharusan. Terutama di Indonesia politik ekonomi baru itu mempunyai arti yang sangat besar. Kapitalisme Indonesia adalah kapitalisme kolonial dan tidak akan tumbuh secara tersusun dari masyarakat Indonesia sendiri, sebagaimana halnya dengan kapitalisme Eropa. Ia dipaksakan dengan kekerasan oleh suatu negeri imperialis Barat dalam masyarakat feodal Timur, untuk kepentingan-kepentingan negeri Barat.
Kapitalisme Indonesia masih dalam taraf permulaan perkembangannya. Industri-industri besar seperti industri-industri untuk membikin mesin-mesin, lokomotif-lokomotif dan kapal, malah industri-industri yang sangat penitng, seperti tekstil, masih belum ada. Berhubung dengan itu proletariat Indoensia berada lebih rendah daripada proletariat Eropa Barat dan Amerika. Diktator Proletariat yang tulen akan dapat membahayakan prikehidupan ekonomi di Indonesia, terlebih jika revolusi dunia tak kunjung datang. Akibatnya daripada itu bagian yang terbesar daripada penduduk, yaitu orang-orang yang bukan proletar, sangat mudah dihasut melawan buruh Indonesia yang kecil jumlahnya.
Untuk menjamin pripenghidupan ekonomi di Indonesia dalam kemerdekaan nasional yang mungkin datang, kepada penduduk yang bukan proletar harus diberikan kesempatan (dalam jatah yang terbatas) mengusahakan hak milik perseorangan dan perusahaan-perusahaan kapitalisme. Lebih daripada itu, negeri harus memberikan kepadanya bantuan baik materiil maupun moril, untuk mempertinggi produksinya. Sudah barang tentu, perusahaan-perusahaan besar harus segera dinasionalisi. Dengan demikian kegiatan ekonomi rakyat dapat diperkembang tanpa kekuatiran akan datangnya kasta-kasta atau golongan lainnya. Dengan demikian pertimbangan ekonomi antara proletar dan bukan proletar dapat dicapai dan dipertahankan.
Apabila perimbangan ekonomi telah tercapai, maka perimbangan politik akan menyusul dan dengan sendirinya. Sudah semestinya, buruh Indonesia sebagaimana halnya dalam ekonomi jalan politik tak boleh melangkah lebih jauh. Malah jika nanti buruh dalam perjuangan kemerdekaan nasinal dapat bagian yang maha besar, malah mereka tak boleh sama sekali mengabaikan adanya orang-orang bukan proletar dalam perjuangan mendapatkan bagian yang sama besarnya atau lebih, di Indonesia sistem Soviet yang tulen buat sementara waktu masih belum dapat direncanakan. Memang kita harus selalu ingat, bahwa buruh menurut kualitas dan kuantitasnya ada rendah, sedangkan orang-orang bukan proletar dalam jumlah besarnya dan objektif dan revolusioner, yang kecuali itu hampir semuanya tergoloong pada pemilik kecil. Karenanya dalam “Indonesia Merdeka” cara bagaimanapun kepara orang-orang bukan proletar harus diberikan kesempatan mengeluarkan suaranya. Akan tepat adanya, jika buruh dalam perang kemerdekaan nasional yang mungkin datang, mewujudkan barisan pelopor daripada seluruh rakyat, maka perusahaan-perusahaan besar akan jatuh ditangannya dan selaras dengan itu kekuasaan politik. Perimbangan politik dengan orang-orang bukan proletar akan mudah dapat diciptakan, yang mana akan sangat penting adanya bagi Indonesia Merdeka.
Apabila neraca nasional baik ekonomi maupun politik telah tercapai, maka Indonesia selanjutnya akan dapat berkembang di lapangan ekonomi dan politik! Kecepatan menuju ke arah Negara Soviet yang tulen dan selanjutnya ke arah komunisme tergantung kepada keadaan internasional dan lebih lanjut pada perkembangan industri di Indonesia sendiri.

PROGRAM NASIONAL PKI

EKONOMI.

Menasionalisi pabrik-pabrik dan tambang-tambang seperti tambang arang batu, timah, minyak dan tambang emas.
Menasionalisi hutan-hutan dan perusahaan-perusahaan modern seperti perusahaan gula, karet, teh kopi, kina, kelapa, nila dan tapioka.
Menasionalisi perusahaan-perusahaan lalulintas dan angkutan.
Menasionalisi bank-bank, perusahaan-perusahaan perseorangan dan maskapai-maskapai perniagaan besar lainnya.
Me-elektrifisir Indonesia dengan membangun indsutri-industri baru dengan bantuan negara seperti pabrik-pabrik mesin dan tekstil dan galangan pembikinan kapal.
Mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah dari negara.
Memberikan bantuan hewan dan alat-alat kerja kepada kaum tani untuk memperbaiki pertaniannya dan mendirikan kebun-kebun percobaan negara.
Pemindahan penduduk besar-besaran biaya negara dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa.
Pembagian tanah-tanah yang tidak ditanami antara petani-petani melarat dan yang tidak mempunyai tanah dengan bantuan uang mengusahakan tanah-tanah itu.
Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada petani melarat dan proletar.

POLITIK.

Kemerdekaan Indonesia dengan segera dan tak terbatas.
Membentuk republik federasi dari pebagai pulau-pulau Indonesia.
Segera memanggil rapat nasional dan yang mewakili semua rakyat dan agama di Indonesia.
Segera memberi hak politik sepenuhnya kepada penduduk Indonesia baik laki-laki maupun wanita.

SOSIAL.

Gaji minimum, kerja 7 jam dan perbaikan jam kerja dan penghidupan buruh.
Perlindungan kerja dengan pengakuan hak mogok di antara buruh.
Pembagian keuntungan bagi buruh di industri-industri besar.
Membentuk majelis-majelis buruh di Industri-industri besar.
Pemisahan gereja dan negara dan mengakui kemerdekaan agama.
Memberikan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik kepada semua warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita.
Menasionalisasi rumah-rumah besar dan membangun rumah-rumah baru dan distribusi rumah-rumah antara buruh negara.

PELAJARAN DAN PENDIDIKAN.

Wajib belajar bagi anak-anak semua warga negara Indonesia dengan Cuma-Cuma sampai umur 17 tahun dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang terutama.
Menghapuskan sistem pelajaran sekarang dan menyusun sistem yang langsung berdasarkan atas kepentingan-kepentingan Indonesia yang sudah ada dan yang akan dibangun.
Memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah kejuruan, pertanian, dan perdagangan dan memperbaiki dan memperbanyak jumlah sekolah-sekolah bagi pegawai-pegawai tinggi di lapangan teknik dan administrasi.

MILITER.

Menghapuskan tentara imperialis dan mengadakan milisi rakyat untuk mempertahankan Republik Indonesia.
Menghapuskan kehidupan di kamp-kamp (tangsi-tangsi) dan semua UU yang merendahkan militer rendahan mengijinkan bertempat di kampung-kampung dan di rumah-rumah baru yang dibangun untuk mereka, perlakuan lebih baik dan mempertinggi gaji mereka.
Memberikan hak sepenuhnya untuk mengadakan organisasi dan rapat kepada militer Indonesia.

POLISI.

Pemisahan pangreh praja, polisi, dan justisi.
Memberikan hak-hak sepenuhnya kepada tiap-tiap terdakwa unutk melindungi diri menentang hakim di muka pengadilan, dan membebaskan terdakwa dalam waktu 24 jam jika bukti dan saksi-saksi bagi mereka ternyata cukup.Tiap-tiap perkara yang mempunyai dasar hukum, harus diselesaikan dalam waktu lima hari yang sesuai tertib dan di muka umum.

RENCANA AKSI.

Menuntut 7 jam kerja, gaji minimum dan syarat-syarat kerja dan penghidupan yang lebih baik bagi buruh.
Mengakui Sarekat Sekerja dan hak mogok.
Organisasi dan petani untuk hak-hak ekonomi dan politik.
Penghapusan peenalo sanctie.
Menghapuskan hukum-hukum dan undang-undang untuk menindas pergerakan politik, seperti hak-hak pemerintah untuk :

Mengasingkan tiap-tiap orang yang dipandang berbahaya bagi pemerintah.
Melarang pemogokan.
Melarang dan membubarkan rapat-rapat.
Melarang penyiaran pers.
Melarang memberikan pelajaran-pelajaran dan pengakuan sepenuhnya atas kemerdekaan bergerak.

Menuntut hak berdemonstrasi, demonstrasi massa di seluruh Indonesia melawan penindasan ekonomi dan politik seperti : pajak pembebasan dengan segala tawanan politik dan pengembalian orang buangan politik, massa aksi yang mana harus diperkuat dengan pemogokan umum dan melawan pemerintah.
Menuntut hapusnya Volksraad, Raad van Indie dan Algemeene Secretaris dan pembentukan Majelis Nasional (National Assembly) dari mana nanti akan dipilih Badan Pelaksana yang bertanggung jawab kepara Majelis Nasional.

KETERANGAN PENDEK

TENTANG PROGRAM

Belum ada sesuatu partai politik di Indonesia yang begitu jauh telah mengumumkan programnya. Baik partai dari intelektuil-intelektuil seperti Budi Utomo dan Nasional Indische Partij maupun massa Partai Sarekat Islam dapat menyusun dengan pendek tuntutan-tuntutan ekonomi dan politiknya. Mereka berpegang teguh pada perkataan merdeka yang sama. Mereka tak pernah mengupas keadaan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Karenanya mereka juga tak pernah sampai pada programnya, sebab suatu program bukannya hanya satu “daftar keinginan”, akan tetapi harus didasarkan atas susunan sosial ekonomi sesuatu negeri.
Juga Partai Komunis Indonesia belum pernah menyusun apa yang ia sebenarnya mau-kan sekarang di bawah imperialisme, dan sesudah hapusnya imperialisme. Sudah tepat pada waktunya kita kerjakan sekarang. Bukannya karena program adalah segala sesuatunya! Tidak, tak ada sesuatu program revolusioner yang berarti, jika tak ada pergerakan revolusioner. Akan tetapi juga, jika tiap-tiap gerakan revolusioner yang tak mempunyai dasar teori yang nyata dan tujuan revolusioner yang tersusun tegas (yaitu suatu program) akan tak berdaya suatu apa dan akan menjadi alat kapitalisme. Sebagai bukti dapat kita ambil sebagai contoh : BU, NIP, dan SI. Ketiga-tiganya setidak-tidaknya pada permulaan adalah revolusioner. Akan tetapi tak ada satu yang bisa menyusun revolusionernya. Memang pemimpin dan disiplin menyebabkan juga keruntuhan partai-partai ini, akan tetapi sebab yang terutama ialah tak adanya tujuan yang tersusun (program) dan penguraian yang jelas tentang jalan-jalan yang harus ditempuh (taktik).
Pergerakan revolusioner di Indonesia selalu masih ada. Jika pergerakan ini hendak mendapatkan hasil, maka sekarang telah pada waktunya, kita menyusun program nasional dan mengumumkan program ini kepada seluruh rakyat.
Kita kira, program kita ini selaras dengan keadaan ekonomi sosial Indonesia, kita dapat dengan rasa berat selangkah lebih jauh dalam tuntutan kita, tanpa menyusahkan kita sendiri. Di bagian lain kita tak akan dan tak perlu mundur selangkah pun. Program ini agaknya sesuai dengan kemungkinan, baik internasional maupun nasional. Jika besok atau lusa kapitalisme dunia jatuh, sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan segala bantuan lahir dan batin dengan langsung dari proletariat barat, maka program ini dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk membentuk bangunan komunistis. Jika kita besok atau lusa terpaksa melakukan perjuangan nasional sendiri, maka program ini cukup mempunyai unsur-unsur untuk membangkitkan dan memusatkan tenaga-tenaga seluruh rakyat Indonesia yang sedang tidur, tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional.
Jika kita selanjutnya mendapatkan kemerdekaan itu, kita dapat juga mempertahankannya dengan lebih baik. Dengan tenaga-tenaga yang terdapat di Indonesia kita – nanti sesudah mendapatkan kemerdekaan – dapat melangkah ke arah komunisme internasional lebih cermat dan dengan pengharapan lebih banyak.
Jika kita dapat melaksanakan program ini di Indonesia Merdeka, maka kemerdekaan semacam itu akan lebih nyata daripada yang dinamakan merdeka di banyak negara-negera modern di dunia. Buruh Indonesia akan memiliki industri-industri besar dan melakukan kekuasaan yang nyata baik dalam ekonomi maupun dalam politik negara. Penindasan dan pemerasan yang pada masa sekarang ini diderita oleh buruh-buruh Jepang, Amerika, Inggris, dll. tak akan ada lagi. Hubungan sosial antar budak dan majikan akan memberikan tempat pada persamaan dan kemerdekaan. Laba yang berjuta-juta jumlahnya yang sekarang mengalir ke dalam saku-saku lintah darat, yang bertempat tinggal Zorgvliet (Den Haag) akan dapat digunakan untuk memajukan industri Indoenesia (tekstil dan pabrik-pabrik mesin, galangan-galangan kapal dan pekerjaan-pekerjaan tenaga air). Kecuali itu laba itu akan dapat digunakan untuk bantuan keuangan pada petani-petani, pedagang-pedagang kecil, industri-industri kecil dsb. Pendek kata program kita bukan hanya meliputi perburuhan dalam arti kata yang sangat sempit, akan tetapi dalam seluruh rakyat Indonesia.
Kita berani katakan sedemikian itu, bukannya karena kita hendak menjanjikan kepada setiap orang satu surga, akan tetapi untuk kepentingan kemerdekaan sendiri! Kepentingan kemerdekaan itu menyarankan, bahwa orang-orang bukan proletar (petani-petani, pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kecil dan orang-orang intelek) harus juga diberikan pembagian ekonomi, jika buruh menasionalisi industri-industri besar. Karena kapital nasional sangat kecil adanya yang dapat menyebabkan adanya kekuatiran akan politik nasionalisasi buruh, dan karena lebih dari 90 % dari penduduk berada dalam mendertia dan kemelaratan, maka kerjasama antara proletar dan bukan proletar memang sangat mungkin. Dengan pembangunan industri-industri dan koperasi-koperasi negara lebih banyak, dengan bantuan negara yang nyata kepada orang-orang bukan proletar, maka lambat laun akan lenyap segala sesuatunya yang kecil untuk memberikan tempat kepada perusahaan-perusahaan besar atas dasar teknik yang lebih tinggi; milik bersama dan kerjasama. Perusahaan-perusahaan kecil harus insyaf, bahwa perusahaan negara dapat menghasilkan lebih cepat, lebih baik dan lebih murah daripada mereka.
Bilamana mereka menginsyafi ini, maka mereka akan dengan sukarela menyerahkan diri kepada perusahaan-perusahaan negara dan akan meninggalkan perusahaan kecilnya.
Jika proses ekonomi ini, yaitu peleburan perusahaan-perusahaan kecil ke dalam perusahaan-perusahaan negara yang besar dapat berjalan langsung dengan kesesuaian di Indonesia merdeka, maka politik borjuis kecil lambat laun juga akan lenyap untuk memberikan tempat kepada politik internasional buruh.
Teranglah sudah, bahwa orang-orang bukan proletar di Indonesia pada masa ini, sekalipun revolusioner nampaknya dalam politiknya adalah nasional yang sempit. Mereka hanya menginginkan penghapusan imperialisme, bukannya penghapusan milik. Akan tetapi buruh Indonesia menganggap orang-orang bukan proletar bukan sebagai lawan. Bagi Indonesia ada gejala yang menguntungkan, bahwa orang bukan proletar menyerahkan diri di bawah pimpinan buruh (bertubuh dalam PKI). Kerjasama antara proletar dan bukan proletar telah menunjukkan sebagai tenaga hidup. Di Priangan, di mana kapitalisme tidak meresap begitu dalam, di mana borjuis kecil mempunyai peranan yang menentukan, di sana orang-orang bukan proletar di bawah pimpinan kaum Komunis menunjukan keberanian dan keuletan. Kepada PKI terletak tugas membangkitkan tenaga-tenaga yang sedang tidur yang sangat banyak jumlahnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dll. Berangsur-angsur SR harus menjadi organisasi dari semua musuh imperialisme. Jika penduduk di kota-kota besar di Jawa dan penduduk di luar Jawa telah menginsyafi, bahwa program PKI bertujuan mempertinggi kesejahteraan rakyat pada umumnya dan bukan mengabaikan kepentingan orang-orang bukan proletar, maka orang-orang yang tersebut belakangan ini seluruhnya akan menyerahkan diri di bawah pimpinan PKI.
Adalah kemestian sejarah, bahwa PKI harus mengambil pimpinan revolusioner. Dimana tak terdapat adanya kapital nasional, di sana kasta buruh industri – sebagai kasta yang tersusun rapi dan lebih cukup – adalah satu-satunya kasta yang mampu menciptakan organisasi ekonomi dan politik yang kuat dan menunjukkan tujuan yang jelas dan terperinci. Karena orang-orang bukan proletar di Indonesia tidak merupakan suatu pertumbuhan kasta tertentu, bagi mereka sangat sukar menyusun tujuan kasta, apalagi memberikan pimpinan yang teguh kepada rakyat Indonesia. Ini dibuktikan dengan kegagalan-kegagalan partai-partai bukan proletar seperti BU, NIP, dan SI. Jika orang-orang bukan proletar di Indonesia berkehendak berjuang untuk mencapai kemerdekaan nasional, maka mereka harus segera memperoleh bantuan buruh industri yang dengan kesadaran organisasi politik dan sarekat-sarekat sekerjanya akan mampu menghancurleburkan alat-alat politik dan ekonomi imperialis.
Juga sesudah kemerdekaan nasional tercapai kerjasama yang erat antara proletar dan bukan proletar adalah suatu syarat yang mutlak. Jika kerjasama itu terputus, terlebih-lebih jika orang-orang bukan proletar menjadi lawan buruh industri, maka kemerdekaan nasional hanya memberikan satu jalan bagi perbudakan nasional baru. Tak jauh daripada Indonesia terdapat pencuri-pencuri internasional seperti imperialis-imperialis : Inggris, Amerika, Jepang, yang nanti akan melancarkan serangan imperialisme pada tiap-tiap kesempatan yang baik. Selama Indonesia ke dalam tetap bersatu dan solider, selama itu mereka akan menangguhkan usahanya merampas Indonesia. Akan tetapi begitu lekas perpecahan di dalam, mereka akan segera mendapatkan jalan melaksanakan untuk sekian kalinya politik devide et imperanya (memecah belah rakyat dalam golongan-golongan untuk dikuasai) Indonesia terdiri dari pelbagai pulau yang berada pada pelbagai tingkatan kebudayaan, memberikan lapangan baik bagi pencuri-pencuri internasional. Daerah-daerah di luar Jawa yang bersifat sangat borjuis kecil akan mudah dapat diperalat melawan Jawa yang sangat Proletaris. Suatu keadaan seperti di Tiongkok, Mexico, dan negara-negara Amerika Selatan akan dialamai orang di Indonesia, yaitu adu domba imperialis dan perang saudara yang kronis (yang tumbuh terus-menerus pada waktu-waktu tertentu).
Hal demikian itu baru kita jaga jangan sampai terjadi! Tetapi bukannya dengan wajangan kebijaksanaan yang kosong. Hanya suatu program yang benar-benar bertujuan memperjuangkan kepentingan-kepentingan materiil seluruh rakyat dan dilaksanakan dengan jujur dapat menciptakan satu setia-kawan, satu setia kawan yang akan mampu menghancurkan imperialisme, bukan hanya demikian, akan tetapi juga menjauhkannya buat selama-lamanya dan akhirnya merintis jalan untuk komunisme internasional.
Pertanyaan, apakah kita mempunyai hak melaksanakan program serupa itu, kita hanya dapat menjawab dengan beberapa perkataan; lebih dari 300 tahun Indonesia diinjak-injak dan diperah habis-habisan, dan ribuan jiwa manusia telah dikorbankan untuk imperialisme Belanda! Ratusan juta gulden telah mengalir ke dalam saku pengguntingan-pengguntingan kupon Belanda. Dan Kapital Belanda, sebagaimana tersebut dalam program kita hendak kita nasionalisi, hanya merupakan satu bagian dari apa yang telah tercuri dari Indonesia selama 300 tahun. Demikian itu masih belum dapat juga mengganti jiwa-jiwa petani-petani dan buruh-buruh Indonesia, yang di Aceh, Jawa, Jambi dan lain-lain telah memprotes adanya rampasan dan pembunuhan.
Pertanyaan yang terakhir, ialah apakah kita akan mampu merebut kemerdekaan nasional dan mempertahankan, kita juga dapat menjawab dengan beberapa perkataan. Jika kita akan mampu menarik 50.000.000 penduduk Indonesia, untuk program kita dan jika selanjutnya PKI dan SR memiliki cukup kesadaran, disiplin dan politik, maka daya gerak rakyat yang tertindas selama 300 tahun tak akan diabaikan begitu saja..
Kecuali benarnya suatu program, sukses kita dalam perjuangan revolusioner tergantung pada benarnya taktik dan strategi kita. Dua perkataan terakhir ini tak dapat dipisahkan hubungannya satu sama lain. Kita dapat katakan, bahwa taktik adalah satu bagian daripada strategi. Taktik ada hubungannya dengan operasi revolusioner kita pada suatu tempat tertentu dan suatu waktu tertentu. Tetapi strategi adalah jumlah operasi revolusioner kita selama seluruh periode revolusioner. Pukulan taktis adalah menggunakan sebagian kekuatan kita atau suatu tujuan yang terbatas. Pukulan strategis adalah pukulan terakhir, dimana kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk mendapatkan kemenangan strategis, yaitu mematahkan hubungan organisatoris musuh dan kemudian menghancurkannya.
Suatu contoh pukulan taktis adalah pemogokan VSTP pada tahun 1923 dan rapat-rapat protes di Priangan. Akan tetapi dalam kejadian-kejadian di atas kita bertindak masih agak kurang sadar. Suatu pukulan taktis yang tulen harus dilakukan dengan kesadaran yang lebih banyak dan persiapan yang lebih baik. Kecuali itu, pukulan itu bukannya dipandang sebagai pukulan yang berdiri sendiri, akan tetapi sebagai satu persiapan atau suatu bagian dari pada pukulan stategis. Pukulan-pukulan taktis di Indonesia harus banyak mendahului pukulan strategis sebelum pukulan ini dimulai.
Pukulan strategis yang menentukan dapat menjamin harapan-harapan lebih baik, jika kita dalam melancarkan pukulan-pukulan taktis dapat menunjukkan keberanian, kecakapan dan keuletan. Demikian itu tidak berarti, bahwa dalam suatu perjuangan kita harus berjuang terus sampai habis-habisan. Akan tetapi kita harus tahu melangkah kembali, di mana ternyata lawan kuat dan tahu mempergunakan kemenangan, dimana lawan pada satu bagian dari barisan-barisan terpukul. Semestinya organisasi-organisasi politik kita seperti PKI, SR dan Sarekat Sekerja kita harus masih banyak melakukan perjuangan, sebelum Staf Umum PKI dapat merencanakan pukulan strategis. Jika organisasi-organisasi politik dan ekonomi kita tersebut telah dapat menunjukkan cukup kecakapan, disiplin, kesadaran, kemauan dan kegairahan maka kemudian tiap-tiap perjuangan taktis pada tiap waktu dapat diubah menjadi perjuangan strategis.
Jika kita dapat mulai melancarkan pukulan stategis, demikian itu tidak hanya tergantung pada kualitas organisasi kita, akan tetapi juga pada keadaan ekonomi politik, baik pun di dalam maupun di luar negeri. Akan tetapi pukulan strategis itu akan mempunyai harapan lebih besar akan berhasil, jika tiap-tiap aksi politik atau ekonomi dapat kita lancarkan dengan sukses. Ini berarti, bahwa kita, seandainya kita tak mendapatkan kemenangan yang lengkap, kita sedapat mungkin dapat menghindarkan kekalahan, yang dapat melemahkan organisasi-organisasi kita buat waktu yang lama tetapi bukannya menghindarkan perjuangan dan pada buruh ditanamkan khayalan seolah-olah dalam masyarakat kapitalis perjuangan dapat dihindarkan, akan tetapi karena kegiatan persiapan dan kecakapan revolusioner. Memang benar kemenangan politik atau ekonomi dalam masyarakat kapitalis adalah relatif, akan tetapi jika kekalahan salah satu organisasi kita membikinnya tak berdaya buat waktu yang cukup lama, maka dengan sendirinya waktu untuk melancarkan pukulan strategis diperlambat. Sebaliknya jika salah satu dari organisasi politik atau ekonomi kita mendapat kemenangan taktis, maka bukan hanya organisasi yang menang itu saja yang akan mengalami akibat-akibat yang menguntungkan, akan tetapi seluruh barisan revolusioner di Indonesia. Sekarang dengan itu kepercayaan atas pimpinan, keyakinan atas kemenangan terakhir, dan kegairahan dalam perjuangan akan meningkat.
Suatu strategi perang biasa tidak sama dengan strategi revolusioner. Dalam perang biasa, baik kualitas (jenis), maupun kuantitas (jumlah) pasukan selalu hampir constant (tetap). Bagaimanapun halnya lebih sedikit mengalami perubahan-perubahan daripada pasukan revolusioner. Pada yang tersebut belakangan ini, baik jumlah maupun jenis dari pengumpulan lebih cepat mengalami pasang surut. Pasang surut ini ditentukan oleh keadaan ekonomi politik negeri. Jika seluruh rakyat hidup dalam penderitaan yang sangat sebagaimana halnya di Indonesia sekarang ini, reaksi bertindak kejam dan berpandangan sempit, maka gelombang semangat revolusioner sekonyong-konyong meningkat di seluruh negeri sedemikian rupa, sehingga staf umum revolusioner dengan mendadak mendapatkan pasukan yang besar jumlahnya, yang tak pernah dialami olehnya. Jika PKI sekarang umpamanya bisa mendapatkan 50.000-an, maka sesudah dilaksanakan Inlansche Verponding (pajak tanah bagi anak bumi) atau suatu tekanan ekonomi lainnya, akan bisa terjadi, bahwa seluruh rakyat akan bernaung di bawah bendera komunis. Lebih daripada itu, jika kita tahu mempropagandakan dan mempertahankan program dan pendirian kita dengan bijaksana dan kegiatan.
Karena pasukan revolusioner lebih banyak mengalami pasang surut daripada pasukan biasa, maka karena itu staf umum sesuatu organisasi revolusioner dapat melihat lebih jauh ke depan daripada staf umum pasukan biasa.
Pada permulaan mereka harus telah dapat memperhitungkan seberapa besar jumlah pasukannya sendiri dan pasukan lawannya yang akan bisa terdapat apda esok harinya. Selaras dengan itu taktisnya harus lebih banyak disesuaikan dengan perubahan pasang surut dan justru harus lebih plastis (jelas dan nyata). Ia harus lebih memperhitungkan moral daripada staf umum pasukan biasa, karena hal itu lebih merupakan suatu faktor yang menentukan dalam perjuangan revolusioner daripada dalam perang biasa.
Sekalipun perang biasa mempunyai banyak perbedaan dengan perjuangan revolusioner, keduanya pun mempunyai titik-titik persamaan, keduanya pun mempunyai titik perbedaan yang nyata. Hukum-hukum berikut, yang mewujudkan dasar strategis perang berlaku juga bagi strategi revolusioner.

Nilai offensif dan inisiatif.
Pemusatan kekuatan pada tempat yang menguntungkan dan waktu yang tepat bagi kita.

NILAI OFENSIF DAN INISIATIF

Dalam tiap-tiap macam perjuangan inisiatif mempunyai nilai besar. Mereka yang lebih dulu mengambil inisiatif, mempunyai keuntungan besar yang tak terduga atas lawannya. Sebab ia lebih dahulu melancarkan aksi dan dengan demikian dapat menimbulkan keadaan yang sama sekali baru di pihak lawannya. Karenanya lawan tak dapat memikirkan rencana baru yang tersendiri, akan tetapi terikat apda keadaan yang baru tercipta. Dengan cara sederhana itu rencana mereka yang menunggu dihancurkan oleh pengambil inisiatif. Yang tersebut belakangan ini menguasai kemauan dan perbuatan yang tersebut duluan yang terpaksa pasif dan menunggu serangan-serangan pengambil inisiatif.
Jika kita dalam perjuangan revolusioner tidak mengambil inisiatif duluan, maka lawan mendapatkan keuntungan menguasai kemauan dan perbuatan ktia sehingga kita dipaksa dalam keadaan pasif melumpuhkan. Jika umpamanya reaksi bermaksud hendak menghancurkan salah satu dari sarekat-sarekat sekerja atau perkumpulan-perkumpulan politik kita, dan ia telah mengambil inisiatif lebih dahulu maka kita akan merasakan tekanan dan tak berkententuan, karena kita tak dapat mengetahui bagaimana dan bilamana ia akan melakukan itu. Akan tetapi jika kita hendak menangkis itu dengan mengambil inisiatif lebih dahulu, maka kita akan mendapatkannya kecuali keuntungan moril, juga keuntungan, bahwa kita dapat menguasai rencana lawan yang permulaan, mungkin juga dapat menghancurkannya.
Ujud perjuangan yang dilakukan inisiatif ialah offensif. Mereka yang menyerang duluan, mempunyai inisiatif dan menguasai kemauan dan perbuatan lawannya. Tetapi bentuk offensif yang baik ialah offensif yang dilakukan secara defensif. Politik revolusioner kita di Indonesia dilakukan secara defensif. Sekalipun tujuan kita tak kurang daripada penghapusan imperialisme dan kapitalisme, kita terpaksa oleh keadaan melancarkan serangan-serangan kita dalam bentuk pertahanan-pertahanan. Kita mempersiapkan serangan setelah kita terancam dan terserang. Atas tindakan-tindakan revolusioner lawan, kita mendasarkan agitasi, protes atau tindakan-tindakan kita yang lebih mendekatkan kita pada tujuan kita terakhir.
Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan, jika kita juga mengambil inisiatif bertahan. Agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita. Sarekat-sarekat sekerja dan organisasi-organisasi politik kita mulai sekarang harus memiliki jiwa offensif.

PEMUSATAN KEKUATAN-KEKUATAN PADA TEMPAT DAN WAKTU YANG MENGUNTUNGKAN BAGI KITA
Tujuan tiap-tiap offensif ialah menyerang pertahanan lawan yang terlemah dengan cepat, mendadak dan dengan pasukan yang terbesar, dengan maksud mematahkan hubungan-hubungan organisasinya dan akhirnya menghancurkannya buat selama-lamanya.
Organisasi-organisasi perjuangan kita yang terutama sarekat sekerja dan politik – jika telah pada waktunya, harus dengan cepat dibimbing ke tempat dimana kita dapat membikin musuh menderita kerugian yang terbesar, yaitu dimana menempatkan induk pasukannya.
Jika kita menghadap Indonesia sebagai gelanggang perjuangan, maka kita mengetahui bahwa kekuatan imperialis Belanda (militer, politik dan ekonomi) tidak terpusat pada satu tempat. Kekuatan militer dipusatkan di Priangan. Kekuatan politik yang sekarang berpusat di Batavia, kemudian mungkin dipindahkan ke Priangan. Akan tetapi Batavia, maupun Priangan sesungguhnya tidak mempunyai pusat ekonomi. Kita mendapatkan itu terutama di lembah Bengawan Solo (Yogya, Solo, Madiun, Kediri, dan Surabaya) dimana terletak bertimbun-timbun industri-industri, perusahaan-perusahaan, badan-badan angkutan lalu lintas dan bank-bank.
Dimana suatu offensif revolusioner yang telah disiapsiagakan akan mendapat sukses sebanyak-banyaknya. Jika kekuatan militer, politik dan ekonomi dipusatkan pada suatu kota sebagaimana sering terjadi di negeri-negeri Eropa, maka menjadi kewajiban kita memasukkan kota-kota itu lebih dulu dan rencana organisasi revolusioner ktia, untuk nanti serangan revolusioner pertama-tama dilancarkan. Jika kita di sana mendapatkan sukses, maka sukses di bagian-bagian negara lainnya sedikit atau banyak akan terjadi dengan sendirinya.
Akan tetapi karena kekuasaan imperialis Belanda terbagi dalam pelbagai pusat, sesuai dengan itu kita harus juga membagi kekuatan revolusioner kita, untuk nanti kita kerahkan pasukan induk kita ke sana, di mana sukses sebanyak-banyaknya dapat tercapai.
Jika kita pelajari tempat mana yang sangat menguntungkan bagi kita untuk digempur, maka pilihan kita akan jatuh pada lembah Bengawan solo. Memang di sini kita mempunyai harapan lebih besar dapat merampas kekuasaan ekonomi dan politik dan bertahan daripada di Batavia dan di Priangan. Di lembah Bengawan solo bertimbun-timbun buruh industri dan petani melarat, yang akan mewujudkan tenaga-tenaga, bukan saja untuk perampasan, akan tetapi juga sebagai syarat teknis dan ekonomi mempertahankan perampasan itu. Di Batavia atau Priangan kemenangan politik atau militer akan sukar didapat dan dipertahankan daripada di lembah Bengawan Solo, karena sedikit adanya syarat-syarat teknis dan ekonomis untuk mempertahankan perampasan itu. Kemenangan politik atau militer di Batavia atau Priangan lebih sukar bisa didapat dan dipertahankan dari pada lembah Bengawan Solo, karena faktor-faktor teknis dan ekonomi sedikit adanya disana. Kemenangan politik dan militer yang modern hanya dapat dipertahankan, jika kita memiliki syarat-syarat kekuasaan ekonomi (pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, badan-badan angkutan lalu lintas, bank-bank dll).
Dari apa yang tersebut diatas, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa kita nanti harus mengerahkan induk pasukan kita ke lembah Bengawan Solo, agar offensif revolusioner kita dapat menentukan strategi seluruhnya. Jika kita nanti dapat bertahan di lembah Bengawan Solo, sedang di pusat ekonomi lainnya (Sumatera Timur, Palembang, Kalimantan Timur) dan pusat ekonomi dan militer (Batavia, Bandung, Magelang, Malang, Aceh) dapat kita serang dan berhasil kita pertahankan maka lembah Bengawan Solo selanjutnya dapat kita pergunakan sebagai basis bagi Republik Indonesia. Terlebih-lebih jika suara dan pengaruh kita dapat menerobos juga ke dalam angkatan darat dan angkatan laut. Maka bagi imperialis Belanda tak akan begitu mudah mempergunakan kekuasaan militernya. Suara-suara buruh yang bergelora dari lembah Bengawan Solo, akan pasti didengar juga oleh buruh-buruh di Asia, Eropa dan Amerika. Imperialis-imperialis luar negeri akan tak begitu mudah mengerahkan buruhnya untuk membunuh habis-habisan buruh-buruh Indonesia. Kecuali daripada itu adalah Internasionale III yang akan berusaha menyerukan pemberhentian pekerjaan pembunuhan imperialis-imperialis itu.
Sekali pun lembah Bengawan Solo bagi kemenangan kita adalah satu hal yang menentukan akan tetapi bagi offensif. Offensif penyesatan, tempat-tempat seperti Priangan, terutama Aceh dan Ternate adalah sangat penting. Jika kita di sana dapat menyerang dengan berhasil, maka musuh akan terpaksa membagi-bagi kekuatan yang terpusat di Jawa, dan mengirimkan sebagian daripadanya ke daerah-daerah yang jauh. Bagi pergerakan revolusioner hal sedemikian itu setidak-tidaknya masih sangat penting. Kecuali itu bagi imperialisme Belanda, jika itu diteruskan penindasan perlawanan revolusioner dengan kekerasan akan sangat bertambah besar biayanya. Akibatnya ia akan menarik pajak lebih besar dari rakyat yang menderita. Hal ini akan meningkatkan lagi rasa tak puas dan oleh karenanya meningkat pula hasrat revolusionernya.
Satu kemenangan di Priangan, Aceh, Ternate ditilik dari sudut taktik adalah sangat penting dan dapat merintis jalan bagi kemenangan strategis. Pukulan strategis yang akan kita lancarkan kemudian di lembah Bengawan Solo, akan merupakan satu pedang Domaclas di atas kepala imperialis Belanda.
Berhubung dengan besarnya arti yang ada di lembah Bengawan Solo bagi kemerdekaan Indonesia sekarang adalah kewajiban revolusioner kita lebih banyak memberikan perhatian pada pusat ekonomi itu daripada yang sudah-sudah. Adalah kewajiban revolusioner kita, mengorganisir dan mengkoordinir massa buruh-buruh industri dan pertanian dan pada akhirnya melatih mereka untuk massa aksi yang langsung buat perampasan kekuasaan.

NILAI KESADARAN, HASRAT DAN DISIPLIN

Dalam tiap-tiap pergerakan, kesadaran memegang peranan yang sangat penting. Kesadaran revolusioner kita, kita ambil dari materialisme dialektika Marx. Mengikuti Marx, kita dapat memutuskan, bahwa sekarang hampir seluruh rakyat Indonesia bersemangat revolusioner. Tetapi ada perbedaan besar antara kerevolusioneran buruh-buruh industri dan kerevolusioneran pemilik-pemilik kecil (petani-petani, pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha kecil). Yang tersebut duluan subjektif adalah revolusioner, yaitu mereka tidak hanya berkehendak menghapuskan kekuasaan politik saja, tapi juga kekuasaan ekonomi, ialah dengan penghapusan tanah milik perseorangan dan sistem produksi yang kapitalis. Tapi pemilik kecil subjektif tidak revolusioner sebab mereka tidak berkehendak menghapuskan hak milik perseorangan dan sistem produksi kapitalistis. Sebaliknya mereka menginginkan milik yang lebih besar. Akan tetapi terhadap imperialisme mereka bersikap revolusioner. Mereka mengharapkan adanya pemerintah nasional dan kemerdekaan nasional. Justru karena itu mereka objektif adalah revolusioner.
Dalam usaha kita bertalian dengan organisasi, taktik dan strategi, kita tak dapat mencampur-adukan satu dengan lainnya unsur-unsur buruh industri dan bukan proletar. Mencampur adukan itu tidak akan membawa kekuatan, akan tetapi hanya membawa kelemahan belaka. Sekalipun unsur-unsur tersebut diatas kedua-duanya berjuang melawan imperialisme. Alasan dan tujuan perjuangan melawan imperialisme, alasan dan tujuan perjuangan mereka adalah berbeda. Akan tetapi perbedaan itu orang tak boleh melupakan kemestian kerjasama, sebab baik tujuan bukan proletar, maupun tujuan terakhir buruh industri hanya terlaksana sesudah hancurnya imperialisme. Taktik PKI terhadap orang-orang bukan proletar – dengan mengingat kepentingan materilnya – supaya sangat plastis (sangat membimbing). Ia harus mampu membangkitkan tenaga-tenaga potensi revolusioner, yang ada pada orang-orang bukan proletar. Ia harus mampu juga mengkoordinir tenaga-tenaga ini dengan tenaga-tenaga proletar. Jika ini berhasil, maka kemerdekaan Indonesia boleh dikata telah dapat ditentukan.
Keadaan revolusioner harus dilengkapi dengan hasrat revolusioner. Kesadaran saja tidak cukup sudah sewajarnya bahwa rakyat Indonesia telah diperbudak selama 300 tahun dan harus berjuang melawan imperialisme yang mungkin dibantu oleh imperialisme-imperialisme lainnya tak akan dapat menang dalam satu hari. Di beberapa tempat PKI mungkin mengalami pukulan. Ada kemungkinan, bahwa ia di hari kemudian akan terpaksa melanjutkan eksis lebih banyak di bawah tanah. Akan tetapi, dalam semua kemungkinan-kemungkinan ini ia tak akan dan tak boleh kehilangan keberanian dan pikiran. Sebaliknya kita yakin bahwa ia akan lebih giat, lebih berpengalaman dan lebih berani. Sebab kepercayaan PKI akan jatuhnya imperialisme Belanda dan tenaga revolusioner rakyat Indonesia bukan disandarkan pada Joyoboyo atau pedagang jamu lainnya, akan tetapi kepercayaan itu disandarkan atas analisa ekonomi-sosial masyarakat Indonesia. Pertentangan yang pantang, damai antara yang berkuasa dan yang dikuasai di Indonesia akan memperkuat yang tersebut belakangan ini dalam perjuangannya.
Kesadaran dan hasrat dapat dilakukan pada tempatnya, jika PKI memiliki disipilin baja. Semua anggota, seksi-seksi dan organisasi PKI harus melaksanakan putusan-putusan pusat dengan jujur dan giat. Suatu seksi harus membantu seksi lainnya yang menderikta pukulan. Ia harus melangkah maju, jika pimpinan memandang perlu, dan melangkah mundur jika perjuangan menyuruhnya. Suatu strategi hanya bisa mendapatkan sukses, jika staf umum dapat percaya sepenuhnya ats seluruhnya tentaranya.

PUKULAN STRATEGI

Pukulan strategi yang penghabisan akan berhasil jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini :

Partai memiliki disiplin baja.
Rakyat Indonesia berada di bawah pimpinan PKI.
Musuh-musuh, baik di dalam maupun di luar negeri terpecah-pecah.

Jika syarat pertama belum terpenuhi, kita tak perlu dan tak boleh menyembunyikan. Sering terjadi, bahwa seorang anggota yang bertanggung jawab, mengikuti pendapatnya sendiri, tanpa menunggu keputusan dari pusat. Atau ia melaksanakan pendapatnya, sedang ia mengetahui, bahwa itu bertentangan dengan pendapat pusat. Sikap atau watak yang tidak disipliner semacam itu dalam perjuangan revolusioner yang sesungguhnya bukan hanya akan membahayakan diri pimpinan yang bersangkutan dan seksinya, akan tetapi juga pergerakan seluruhnya.
Disiplin revolusioner mempunyai persamaan dengan disiplin militer pada titik ini : bahwa putusan harus dilaksankaan. Akan tetapi semua berbeda satu sama lain dalam hal ini : bahwa disiplin revolusioner bukannya hasrat menyerah (semuhun dawuh). Sedangkan Staf Umum Militer tidak mengharapkan dari serdadu-serdadunya bahwa mereka harus mengerti perintah yang diberikan, bagi Staf Umum Revolusioner syarat yang pertama-tama ialah : bahwa anggota-anggota harus mengerti bukan hanya arti putusan saja, akan tetapi setiap anggota harus juga mengerti kemutlakan ketaatan pelaksanaan putusan, sekalipun jiwa putusan itu bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Suatu putusan revolusioner justru didapat sesudah suatu acara dirundingkan dengan masak-masak. Dalam perundingan tiap-tiap anggota mempunyai hak penuh mengemukakan dan mempertahankan pendapatnya dan menentang atau menyokong pendapat orang lain. Pada pemungutan suara yang terakhir ia mempunyai hak mempertahankan pendapatnya sekuat mungkin, sehingga ia dapat melakukan seluruh pengaruh rohaniahnya atas putusan partai. Tetapi jika suara yang terbanyak mengambil keputusan juga yang bertentangan dengan pendapatnya, sekalipun ia tak menyetujuinya, maka harus tunduk pada putusan itu dan sebagai anggota atau pemimpin ia harus melaksanakannya dengan taat dan giat. Jika tidak sedemikian halnya, tidak mungkin daya kekuatan revolusioner partai dapat bertindak keluar secara masal dan bersatu-padu. Suatu partai yang tiap-tiap anggotanya berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing dan menyabotir putusan partai tak akan berdaya adanya.
Demikianpun syarat kedua belum terpenuhi. Sangat pasti PKI pada masa sekarang ini adalah partai satu-satunya yang dapat dikatakan partai rakyat Indonesia. BU, Pasundan, Perserikatan Minahasa dan partai-partai kecil lainnya, dengan sukar dapat mempertahankan diri, dalam batas-batasnya yang sempit, kecuali jika partai-partai itu dengan penuh tenaga dapat melampaui batas-batas yang sempit itu untuk menjadi satu partai rakyat nasional.
Hanya PKI pada masa ini mampu membentuk afdeeling-afdeeling dimana-mana di pelbagai pulau. Akan tetapi masih belum dapat dikatakan bahwa ia telah dapat mengorganisir semua lapisan masyarakat dan membawanya di bawah pimpinannya. Masih belum cukup, jika semua orang Indonesia yang tertindas menaruh simpati pada PKI, akan tetapi jika waktunya telah datang rakyat yang tertindas yang berjuta-juta orang jumlahnya itu setiap waktu akan mengikuti juga seruan PKI. Bukan hanya dalam kemenangan, tapi juga dalam kekalahan kepercayaan dan ketaatan pada PKI sebagai partai rakyat revolusioner harus tetap tak berubah.
Kita harus akui, bahwa propaganda dan agitasi kita di daerah-daerah luar Jawa juga di Jawa sendiri masih belum konkrit dan cukup kuat dan karenanya masih belum cukup dalam meresapnya. Kekurangan tenaga dan alat, kekurangan pengetahuan dan pengalaman tentang keadaan daerah-daerah di luar Jawa adalah sebab yang terutama mengapa tenaga-tenaga revolusioner kita sementara masih tertimbun di Jawa dan aksi-aksi kita tetap terbatas di Jawa. Sekalipun di sana-sini tenaga komunistis telah berkembang (Ternate, Aceh dan lain sebagainya) sebagian besar dari daerah luar Jawa bagi kita masih merupakan hutan remaja. Orang-orang Jambi dan Palembang yang memang tak dapat digolongkan pada orang-orang Indonesia yang berperasaan puas dan berjiwa budak bagi kita masih gelap adanya. Tambang-tambang besar seperti tambang emas, timah, minyak, arang batu dan industri-industri pertanian seperti teh dan karet masih belum mengalami perubahan. Banjarmasin dan Aceh, di mana peperangan-peperangan fanatik dilakukan orang di bawah bendera Islam, bagi kita masih asing adanya. Di daerah-daerah tersebut di atas kita masih belum mempunyai pengaruh di antara petani-petani. Bukan hanya di sana pekerjaan bagi kita masih sangat kurang dapat menerobos ke dalam kesukaran-kesukaran hidup nasionalnya dan cara berpikirnya.
Jika kita di daerah-daerah jawa, juga di Jawa hendak meningkatkan tenaga-tenaga potensi kepada tenaga-tenaga penggerak revolusioner, maka propaganda dan agitasi harus kita sesuaikan dengan keadaan lokal yang berbeda-beda adanya di Indonesia, lebih dari pada apa yang sebegitu jauh telah kita lalukan. Kita harus dapat mempengaruhi orang-orang Jambi, Banjar, dan Aceh yang sedikit atau banyak tekun pada agamanya. Jika kita masih belum dapat menggabungkan diri dengan merka, maka kita sudah barang tentu tak dapat berbicara tentang pimpinan revolusioner. Kita selanjutnya harus dapat menunjukkan, bahwa program kita bertujuan meningkatkan hidup materialnya. Kita harus mampu menjelaskan bahwa semua rintangan, yang dialamai pedagang-pedagang kecil, petani-petani dan pengusaha-pengusaha kecil di daerah luar Jawa pada masa ini nanti akan lenyap sesudah hapusnya imperialisme. Kecuali jika orang-orang bukan proletar yang sebagian besar terdiri dari penduduk daerah luar Jawa menginsyafi, bahwa dalam kemerdekaan nasional, bukan hanya buruh-buruh industri saja, akan tetapi juga mereka akan menggabungkan diri disana-sini bersama-sama proletar dalam perjuangan melawan imperialisme. Jika kota Roma tidak dapat dibangun dalam satu hari, demikian-pun mendidik dan mengorganisir rakyat yang 100 juta orang jumlahnya, dan yang telah tertindas ratusan tahun lamanya, juga membutuhkan waktu. Akan tetaip justru penindasan dan reaksi yang meningkat-ningkat adalah pembantu-pembantu PKI yang baik.
Jika nanti partai telah dapat didisiplinkan dan sebagian besar dari penduduk telah dapat di bawah pimpinan kita, kita terlebih dahulu harus mengetahui keadaan di kubu lawan baik yang ada di dalam, maupun yang ada di luar negeri, sebelum kita melancarkan pukulan yang menentukan. Lebih terpecah-pecah keadaan lawan, lebih menguntungkan bagi kita. Kita boleh mengatakan, bahwa lawan dalam negeri, yaitu imperialisme Belanda bersatu menghadapi rakyat Indonesia. Tidak demikian halnya di Eropa. Kaum borjuis yang bertubuh dalam partai-partai konservatif, liberal, dan partai-partai radikal lainnya, dalam menghadapi buruh-buruh revolusioner umpamanya nampak solider, akan tetapi di antara mereka sering juga nampak adanya perpecahan yang mendalam. Orang-orang sosial demokrat mondar-mandir kian kemari antara borjuasi dan buruh-buruh. Perpecahan antara borjuasi Eropa di Indonesia, justru karena mereka tergolong pada bangsa lain daripada buruh-buruh, tak sedemikian besarnya, sehingga penduduk Indonesia akan bisa mendapatkan keuntungan yang agak berarti dalam perpecahan itu. Tetapi sekalipun borjuasi Belanda sementara solider menghadapi penduduk Indonesia, kesolideran 100.000 orang akan tak ada artinya jika dibandingkan dengan kesolideran 50.000.000 orang. Akan tetapi musuh-musuh luar negeri (imperialisme Inggris, Amerika, dan Jepang) menghadapi Indonesia sangat terpecah belah. Antara imperialisme Amerika dan Jepang tak terdapat unsur persatuan dan kesolideran,. Besok atau lusa kedua imperialisme itu harus menentukan kekuasaannya atas lautan pasifik dengan pedang. Akan tetapi bila waktunya perang Jepang-Amerika tak seorang dapat meramalkan.
Pertentangan-pertentangan ekonomi dan politik antara Jepang dan Amerika yang pantang damai di Timur Jauh telah berulang-ulang kita tunjukkan, dan di sini tak perlu kita uraikan lagi. Memang dapat dipastikan, bahwa Inggris akan berdiri di pihak Amerika, sehingga armada Jepang dibanding dengan armada Amerika akan merupakan imbangan sebagai 3 : 10. Satu pertanyaan yang sama pentingnya, ialah apakah ketiga imperialisme tersebut memiliki situasi internasional sekarang akan mendatangkan perang dunia baru ?
Menang adalah satu kenyataan, bahwa Amerika dalam melaksanakan politiknya “Penetration Pacific” (penerobosan Pasifik) dimana-mana mendapat kemenangan dalam persaingan ekonomi. Satu perang dunia baru bukan hanya satu keharusan bagi perjuangan daerah pengaruh Amerika. Akan tetapi soal itu akan dapat membawah bahaya, bahwa buruh internasional nanti di bawah pimpinan Moskow akan merubah perang dunia itu menjadi perang saudara.
Dalam kerajaan Jepang sendiri terdapat anasir-anasir yang menentang perang Jepang-Amerika dengan segera. Bencana alam yang disebabkan karena goncangan bumi pada tahun 1923 mengakibatkan kerusakan-kerusakan hebat pada kehidupan ekonomi Jepang daripada apa yang dapat kita lihat dari luar. Bencana itu bagi Jepang membutuhkan tenaga besar dan waktu panjang sebelum ia dapat memperbaiki kembali kehidupan ekonominya atas tingkat yang sama sebagaimana adanya sebelum terjadi bencana alam itu. Pergerakan untuk mendemokrasikan Jepang dari pemerintahan “otokrasi” yang dipimpin oleh kasta pertengahan dan disokong oleh seluruh kaum buruh masih berjalan langsung. Pergerakan ini diperkuat karena dalam negeri sekarang timbul pengangguran yang luas (menurut berita yang terakhir lebih dari 3.000.000 orang), di antaranya terdapat juga banyak korban-korban dari kasta pertengahan. Pergerakan untuk “mendemokrasikan” ini semakin mewujudkan satu bentuk yang berbahaya sedemikian rupa, sehingga kaum militeris yang di Jepang memegang kekuasaan atas alat-alat poltik dan militer seluruhnya, terpaksa memberi konsesi politik banyak. Menurut berita awal tahun ini sistem parlementer di Jepang dimodernisir dan dilaksanakan hak pilih umum, sehingga sekarang jumlah pemilih meningkat dari tiga sampai dua belas juta orang. Untuk mewujudkan, bahwa kaum militeris tidak menginginkan adanya perang baru (dalam hal ini kaum militeris dapat mempertahankan kedudukan otokrasi-nya terhadap kasta pertengahan liberal) Jepang pada akhir tahun yang lalu telah mengadakan perjanjian dengan Soviet Uni. Sekalipun perjanjian ini ditujukan juga terhadap persekutuan Anglo-Amerika, sekali ketika dipergunakan juga untuk meninabobokan kaum buruh dan kasta pertengahan yang membenci dan ketakutan adanya suatu perang baru, dengan alasan, bahwa Jepang “ingin damai dengan siapa pun”. Fakta-fakta ekonomis dan politis tersebut di atas menunjukkan bahwa Jepang ke dalam masih belum memiliki tenaga dan persatuan yang diinginkan untuk memberanikan diri melawan kekuasaan dunia seperti Amerika dan Inggris pada masa sekarang ini.
Adalah senantiasa tak mudah memperoleh kemerdekaan pada waktu ada sekarang. Pada perang dunia yang lalu kita mengetahui bahwa tak ada satu dari negeri-negeri jajahan (Indo China – Perancis, India – Inggris dan Mesir) berkehandak mengorbankan perjuangan kemerdekaan. Bagi Indonesia juga masih belum dapat dikatakan dengan segera, bahwa dalam suatu perang Pasifik orang mendapatkan kesempatan yang baik untuk menuntut kemerdekaan. Justru hal ini tergantung juga pada persoalan, siapa yang akan menang dan berapa lama perang akan berlangsung. Tapi teranglah, jika nanti di lautan sekeliling Indonesia armada-armada Inggris, Amerika, Belanda telah bersiap-siaga. Bagi Indonesia bukan lagi satu persoalan yang mudah untuk berbicara tentang kemerdekaan, apalagi untuk merebut kemerdekaan. Anglo-Amerika yang juga tentu akan mengharapkan ketenangan dan keamanan yang mutlak di Indonesia akan dengan segera mengecap tiap-tiap gangguan ketenangan itu sebagai satu permusuhan terang-terangan, lebih-lebih karena Inggris hendak mempertahankan hubungan antara Singapura dan Australia-Inggris dan akan mendapatkan kesempatan yang baik menduduki Indonesia jika imperialisme Belanda terlempar jauh.
Kesukaran yang sama akan dihadapi oleh Indonesia, jika sesuatu kurang lebih sepuluh tahun pangkalan armada Singapura dan armada Belanda telah selesai dibangun. Perhubungan antara Singapura dan Australia akan menjadi kenyataan pertahanan tata-tertib di Indonesia bagi imperialisme Anglo-Amerika akan dipercayakan kepada armada Belanda.
Sudah tentu, perpecahan antara imperialisme-imperialisme luar negeri bagi kita adalah satu keuntungan. Akan tetapi persoalannya ialah: apakah kita harus menunggu dulu adanya perang, maukah sekarang menuntut kemerdekaan nasional dan mempergunakan semua alat untuk mendapatkannya.
Karena ktia telah mengetahui, bahwa perang Pasifik yang mungkin datang bagi kita masih belum berarti satu kemerdekaan dan kita tak dapat menunggu sampai armada Belanda dan pangkalan armada Singapura selesai dibangun, maka bagi Indonesia sangat mungkin sekarang ini adalah kesempatan yang baik untuk menuntut kemerdekaan nasional. Pendapat ini juga diperkuat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
Pertama. Kita tak dapat menggantungkan taktik revolusioner kita seluruhnya pada perang Jepang-Amerika. Taktik semacam itu juga bersifat oportunistis dan berbahaya. Tak ada suatu rakyat yang dapat bertahan lama dalam ketegangan dengan ancaman yang tak dirasakan dengan langsung. Terlebih-lebih jika ancaman itu dalam dua atau tiga tahun masih belum menjadi kenyataan, maka ketegangan psikologis dengan sendirinya akan menjadi buyar. Ketegangan revolusioner akan mempunyai daya hidup, jika ia didasarkan atas syarat-syarat materiil yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat. Hanya jika agitasi revolusioner kita didasarkan atas penderitaan-penderitaan yang nyata yang dirasakan oleh rakyat di bawah kekuasaan imperialisme Belanda dewasa ini dan kecuali daripada itu kita dengan serentak mampu meyakinkan rakyat akan propaganda kita, maka tak kepuasan massa akan berubah menjadi suatu kemauan massa dan perbuatan massa. Selanjutnya kita sekarang harus juga bekerja untuk tujuan yang langsung dan menerima akibat agitasi revolsuioner kita.
Kedua. Ada kemungkinan, bahwa perang Jepang-Amerika lama tak kunjung datang dan bahwa periode pasifistis (masa tenang) harus lebih dahulu mendahului revolusi sosial di seluruh dunia. Jika kita menggantungkan aksi-aksi kita seluruhnya pada perang dunia dan revolusi dunia, maka ada kemungkinan bahwa kita akan kehilangan peranan pimpinan kita atas rakyat Indonesia. Karenanya partai kita akan berada di dalam dogma sedang massa akan mencari jalan sendiri-sendiri. Jalan itu akan dapat mengakibatkan pemberontakan-pemberontakan lokal atau perbuatan-perbuatann individual (anarkistis). Memang rakyat Indonesia yang merasa tak puas akan mengikuti pimpinan revolusioner kita sekian lama, selama pimpinan ini sungguh-sungguh merupakan pertumbuhan daripada tujuan revolusionernya. Belum pernah kita pikirkan, bahwa kemerdekaan Indonesia pada masa ini justru akan bisa membahayakan perdamaian di Pasifik. Kemerdekaan ini akan dapat memecahkan perang Pasifik. Akan tetapi tak dikatakan, bahwa kekuasaan-kekuasaan dunia (karena takut akan adanya revolusi sosial) menunda perang itu sebegitu lama. Justru inilah bukannya merugikan, tetapi menguntungkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun yang lalu kita telah lihat di Tiongkok, bahwa tak satu dari negara-negara imperialis besar yang memberanikan diri membagi-bagi Tiongkok dan mendudukinya, sekalipun mereka mempunyai kesempatan untuk itu. Justru pada waktu itu di Tiongkok berkobar perang saudara, sehingga perusahaan-perusahaan luar negeri di Tiongkok menderita kerugian. Ketakutan akan adanya perang antara imperialis-imperialis satu sama lain adalah sebab mengapa mereka semua melihatnya dengan terang. Tiap-tiap orang tentu berkehendak menduduki bagian Tiongkok yang baik, dan justru itu ia akan dimusuhi oleh yang lain dalam pilihannya. Karena tiap imperialis ingin mempunyai Tiongkok yang baik, karena itu tak seorang mendapatkan sesuatu.
Ditilik dari sudut perdagangan dan strategi kedudukan Indonesia di Pasifik sebegitu penting, sehingga tak ada seorang imperialis membiarkan diambilnya oleh sesuatu negara yang kuat. Tiap-tiap usaha untuk membaginya akan mudah menyebabkan pertikaian dan perang. Terlebih-lebih jika Indonesia sendiri tak berdiam diri akan tetapi menggunakan perpecahan musuh-musuh. Jika Indonesia nanti menjadi jajahan Anglo-Amerika maka harapan Jepang untuk melebarkan pengaruhnya ke Aisa Selatan dan Barat akan gagal buat selama-lamanya. Cita-cita Jepang “Asia untuk orang Asia”, yaitu Asia di bawah telapak kaki Jepang, akan sia-sia. Jepang yang telah dilarang memasuki Amerika dan Australia, kemudian akan terasing buat selama-lamanya di Timur Jauh. Dibalik itu Anglo Amerika tak akan mengizinkan Jepang menduduki suatu titik di Indonesia. Yuseboru Takekoshi, terompet kaum militeris Jepang, selama berlangsungnya perang besar telah membikin goncang dunia imperialis, ketika ia menunjukkan betapa pentingnya Selat Sunda dan Malaka bagi pelebaran pengaruh Jepang. Akan tetapi kedua selat itu salah satu dalam titik strategi di Indonesia, jika diduduki oleh Jepang berarti juga satu pistol di dada kerajaan Inggris.
Jika keadaan dalam buku musuh kita simpulkan, baik yang ada di luar negeri, maka kita dapat berkata “kubu Belanda yaitu dalam arti kata krisis ekonomi dan politik”. Ia berada dalam permusuhan terang-terangan dengan rakyat revolusioner. Jika yang tersebut belakangan ini sekarang tak menang, maka ia besok akan dipukul. Imperialis-imperialis luar negeri berada dalam keadaan cerai berai yang sangat mengkhawatirkan dan dalam tahun-tahun yang akan datang tak mungkin dapat campur dalam persoalan Indonesia tanpa menimbulkan bahaya meletusnya perang dunia. Pertanyaan bila waktu yang baik bagi aksi kemerdekaan politik yang tak terbatas dan lengkap kita kira harus menjawab “sekarang dan bukan nanti”. Jika tidak demikian akan datang masanya bagi kita, dimana kita harus berkata : “kita dulu telah membiarkan kesempatan itu berlalu”.
Sekarang adalah waktunya bagi PKI dalam dan dengan perjuangan untuk menciptakan organisasi-organisasi sendiri yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menerima pertanggungjawaban merebut dan mempertahankan kemerdekaan nasional. Jika nanti setelah banyak perkelahian kecil dan besar di sana-sini, sekarang dengan menggunakan organisasi politik kemudian dengan menggunakan organisasi serikat-serikat sekerja, kita telah dapat menunjukkan kesadaran, hasrat, kebijaksanaan dan kegairahan, maka kita pada akhirnya akan menjatuhkan godam revolusioner kita sedemikian rupa sehingga pukulan itu akan terdengar oleh negara-negara takluk lainnya di Asia dan oleh buruh-buruh yang terbelenggu di Eropa.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN NASIONAL INDONESIA

Bertentangan dengan pesimisme yang beralasan dan peringatan-peringatan yang sungguh oleh penulis-penulis Prancis seperti, D’Alembert Roxssesu, dan lain-lainnya. Bangsawan-bangsawan Prancis didahului oleh rajanya yang boros dan permasuri yang lebih boros, melangsungkan cara hidupnya yang sangat mewah. Nampaknya tak ada pandangan hidup lainnya yang dianut daripada “sesudah kami bahaya banjir”.
Cara hidup bangsawan dan raja yang mahal biayanya yang ditumpahkan kepada rakyat yang melarat yang diciptakan di dunia seolah-olah bukan untuk sesuatu lainnya, akan tetapi hanya untuk membayar “pajak”. Kemelaratan, penyakit dan kelaparan terdapat dimana-mana. Oleh karenanya meningkatlah tak kepuasan massa.
Petani, buruh dan borjuis, di bawah pimpinan yang tersebut belakangan, kemudian menggabungkan diri menjadi satu dan menuntut perubahan-perubahan politik yang radikal. “Majelis Permusyawaratan Nasional” dan mewakili seluruh rakyat yang harus berbicara tentang keadaan nasional dan yang dapat dipandang sebagai hasil dari perjuangan politik yang ulet, kemudian dipanggil berkumpul. Akan tetapi bangsawan-bangsawan dan pendeta-pendeta yang merasa kekuasaan dan hak-hak istimewa terancam, menghasut raja agar membubarkan wakil-wakil yang datang berkumpul. Perkataan Mirabeau yang bersejarah yang bertindak tepat pada waktunya,”jangan buyar, kecuali dengan kekuatan bayonet”, benar-benar membawa titik balik dalam sejarah Prancis dan sejarah dunia. Dari Majelis Permusyawaratan Nasional lahirlah kemerdekaan Prancis dan cita-cita republik.
Kita tidak mau pastikan, bahwa ada satu persamaan yang nyata antara Prancis sebelum revolusi besar dan Indonesia dewasa ini. Sungguh benar keduanya mempunyai perpaduan banyak yang bersifat ekoomi dan politik yang prinsipil.
Tetapi di Indonesia bukannya bangsawan-bangsawan Indonesia yang menghisap, hidup mewah dan tak membayar pajak, akan tetapi lintah-lintah darat Belanda. Karenanya disini keadaannya melebihi, sebab uang yang dihambur-hamburkan di Versaille sekali-sekali di sana sini masih ada yang jatuh pada rakyat Prancis dalam wujud eceran, sedangkan uang yang dihambur-hamburkan di Zandveert dan Scheveningon tak sesen pun tercecer ke saku kromo.
Ketika Gubenur Jendral Dirk Fock ini, oleh kapitalis-kapitalis Belanda ditempatkan di Bogor, ketika itu Indonesia menghadapi bankroot finansiil. Uang negara dalam tahun 1923 meningkat sampai jauh di atas F. 1.000.000.000. Anggaran Belanja tahun 1921 menunjukkan defisit sejumlah F. 285.500.000. Dalam arti kata, pengeluaran uang dalam tahun 1921 terdapat F. 285.000.000. lebih tinggi daripada pemasukkan uang. Sebagaimana Neckar dipanggil oleh Lodewijk ke XVI untuk memperbaiki finansial negara, demikian Dirk Fock muncul di Indonesia untuk menolong negara daripada bankfoot finansiil. Nocker tak mampu berbuat sesuatu apa, karena bangsawan-bangsawan Prancis dan pendeta-pendeta sampai pada detik yang terakhir tetap berkepala batu berpegang pada hak-haknya luar biasa atas ekonomi dan politik. Dalam kata-kata Belanda kampungan, mereka mempersetan pembayaran pajak dan membiarkan rakyat mampus kelaparan.
Apakah Dirk Fock akan mendapatkan satu “kasta lintah darat” yang luhur budi dan bijaksana terhadap manusia-manusia berkulit sawo matang di Indonesia?
Rencananya dahulu untuk mewajibkan pengusaha-pengusaha gula menjamin syarat-syarat hidup dan kerja yang lebih baik atas biaya kapital gula ia batalkan tak lama sesudah ia datang di Indonesia. Ketika ia hendak membebankan pajak atas minyak, datanglah ancaman yang terkenal dari Colijn: “Lepas tangan dalam urusan itu, jika tidak kita tutup lumbung-lumbung minyak”.
Dokter Fock yang harus menyehatkan finansial negara yang sedang sakit, kemudian beralih menggunakan alat lain yang sedang Nocker tak berani menggunakannya.
Pada bagian satunya memperbesar pasukan Armada dan polisi dan menaikkan gaji ambtennar-ambtenaar tinggi. Pada bagian lainnya melepaskan kaum buruh dan menurunkan gajirnya, menarik lebih banyak dari rakyat yang melarat dan mengurangi pengeluaran untuk sekolah-sekolah rakyat dan kesehatan.
Dengan demikian ia mengira neraca pengeluaran dan pemasukan dapat diperbaiki kembali. Demikian itu adalah satu tindakan seorang negarawan yang berani, satu tindakan terpaksa, yang biasa dilakukan oleh keledai-keledai politik dan penjual-penjual jamu pada waktu kehilangan pencaharian. Bagaimana pun halnya pengguntingan-pengguntingan upah di Zergvilet dan Den Haag akan puas adanya. Gula, teh, korek, api, minyak tanah dan bahan-bahan tekstil untuk masuk dan keluar negeri ditarik pajak, akan tetapi kapital dapat mengambil kembali semua itu dengan aman atas beban pemakai-pemakai, yaitu dengan mudah menaikkan harga-harga kebutuhan hidup rakyat, yang penting rumah-rumah gadai pemerintah dan monopoli garam menambah berat tekanan ekonomi di atas bahu si Kromo sampai pada luar batas kemampuannya. Tidak dilebih-dilebihkan, jika orang berkata, bahwa seorang Jawa dewasa ini dibandingkan dengan kemampuannya membayar pajak yang tertinggi di dunia, tidak memiliki suatu apa, kecuali “hawa untuk dihirup”.
Apakah ada harapan krisis ekonomi itu akan diatasi ? Tentu tidak, selama hampir setiap tahun ratusan juta rupiah sebagai deviden mengalir ke saku-saku kapitalis Belanda di negeri Belanda.
Tak satu tanah jajahan lainnya, yang dikeringkan sedemikian rupa seperti Indonesia, sebab negara-negara setengah jajahan seperti Persia dan Tiongkok, setidak-tidaknya sebagian dari pada keuntungan itu tinggal di saku borjuasi pribumi yang bagaimanapun akan dipergunakan untuk dalam negeri sendiri.
Sekalipun nanti jika Amerika atau siapa saja bersedia memberikan pinjaman kepada Indonesia jutaan rupiah atau menanam kapital di Indonesia krisis ekonomi karenanya masih belum dapat diperbaiki. Sebab jutaan rupiah setahunnya yang harus diperoleh dengan memeras kaum buruh Indonesia untuk dikirim ke negeri asing. Lebih gelap adanya hari depan ekonomi bagi rakyat Indonesia daripada rakyat Prancis sebelum tahun 1789. Tiap-tiap orang Gubenur Jendral yang dikirim ke Bogor oleh lintah-lintah darat Belanda, sebagaimana halnya dengan Dirk Fock ini, akan tak mampu menciptakan sesuatunya yang baru kecuali “pajak” baru. Tak seorang GG. akan mampu menghapuskan pengeringan itu, selama lintah-lintah darat negeri Belanda senantiasa menginginkan deviden.
Karenanya kita sangat cepat menuju ke krisis politik. Objektif semua syarat-syarat telah ada. Kemampuan berorganisasi, moral politik dan kesadaran dengan mutlak ada pada kita sendiri. Tetapi langkah kita tidak melalui parlemen. Demikian itu justru terjadi di India-Inggris, Mesir dan Filipina dimana terdapat borjuasi pribumi yang kuat, yang kepentingan-kepentingan ekonominya bersatu dengan kepentingan-kepentingan ekonomi imperialis dan karenanya kepadanya dapat dipercayakan kekuasaan politik berturut-turut dengan aman. Demikianlah (tapi dipastikan) kemerdekaan nansional di India, Mesir, dan Filipina sedikit banyak dengan dukungan massa melalui “dominion” dan “Parlemen Nasional”. Jalan kita terletak di luar Parlemen. Jalan kita melalui politik dan sarekat-sarekat sekerja.
Majelis musyawarah Nasional Indonesia harus dipanggil berkumpul oleh kita sendiri, dengan atau tanpa persetujuan lawan-lawan kita. Majelis Permusyawaratan Nasional sangat mungkin akan tercipta pada waktu bentrokan fisik, ekonomi atau politik yang hebat seperti pemberontakan setempat, pemogokan umum dan demonstrasi massa. Hal itu akan merupakan puncak semua kegiatan kerja kita.
Soal Majelis Permusyawaratan Nasional adalah soal hidup atau mati kita sebagai manusia-manusia merdeka? Untuk itu juga “to be or not to be” bagi lawan kita sebagai pemegang kekuasaan lintah-lintah darat.
Hal ini akan kita persoalkan, jika kita telah yakin, bahwa tindakan pembelaan lawan-lawan kita yang mungkin terjadi dapat kita tangkis dan hancurkan dengan sukses. Soal itu tidak kita kemukakan lebih dahulu, sebab memanggil berkumpul Majelis Permusyawaratan Nasional berarti menyampaikan ultimatum kepada pemegang-pemegang kekuasaan dewasa ini.
Panggilan berkumpul, Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia berisikan pengakuan, bahwa pemegang-pemegang kekuasaan dewasa ini tidak mampu mengatur persoalan-persoalan kita; bahwa kita merasa kuat memegang kekuasaan sendiri dan menjawab tindakan-tindakan pembalasan lawan-lawan kita dengan sukses, bahwa kita karenanya ingin mengatur sendiri persoalan dalam dan luar negeri menurut pendapat kita sendiri tanpa perantaraan orang lain ; bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut pemegang-pemegang kekuasaan dewasa ini harus memberikan tempat kepada kita. (pegawai-pegawai administratif dan teknis Belanda, bahkan pejabat militer dan polisi bisa tinggal di Indonesia dengan syarat-syarat tertentu, jika mereka mau bekerja dengan patuh di bawah pemerintah Indonesia yang baru).
Sudah tentu kita tak dapat mengambil keputusan yang penting ini, jika kita tidak didukung oleh seluruh penduduk Indonesia. Pengaruh PKI dan SR lebih dahulu harus sedemikian besarnya, sehingga semua seksi dan sarekat-sarekat sekerja, benar-benar merupakan divisi-divisi pasukan yang harus siap siaga pada seruan kita pertama, sekalipun mereka harus menghadapi ancaman senapan mesin dan kapal-kapal udara.
Ketika Mirabeau mengucapkan kata-kata yang mengandung penuh keberanian, dia mengetahui benar, bahwa kata-katanya akan bergema di antara buruh-buruh yang sangat aktif di kota-kota muka Paris. Jika Lodewijk ke XVI sungguh menggunakan bayonet, tentu akan segera dijawab dengan pemberontakan umum.
Dengan penderitaan rakyat Indonesia yang semakin meningkat ini setiap waktu akan bisa meletus kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik dari Massa. Jika organisasi-organisasi politik dan ekonomi kita telah mencapai kualitas yang diharapkan, jika petani, buruh, pedagang dan mahasiswa sungguh-sungguh menginginkan kehidupan berjuang lebih baik dan juga untuk itu berani terang-terangan mengemukakan diri, maka barulah kita dapat memanggil berkumpul Majelis Permusyawaratan Nasional Indonesia. Kita harus yakin, jika perlu, dapat mengulangi “Jangan buyar, kecuali dengan ujung bayonet”.

HALILINTAR MEMBERSIHKAN UDARA

Pada waktu kita menulis brosur ini, datanglah laporan bahwa partai kita diancam oleh “anjing-anjing liar”. Petani-petani dan penganggur-penganggur diorganisir dan dikirim pada anggota-anggota kita untuk meyakinkan mereka dengan tongkat. Pejabat-pejabat yang telah melakukan pembunuhan beberapa kali dibayar dan dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin kita yang bertanggung jawab untuk mencoba mengambil jiwanya. Demonstrasi-demonstrasi dari sampah masyarakat Indonesia diorganisir untuk menakut-nakuti, menghina dan memprovokasi anggota-anggota kita. Sarekat ijo adalah nama fasisme Indonesia ini.
Mussolini, seorang makhluk jahat yang reaksioner menciptakan alat reaksionernya setidak-tidaknya menurut suatu prinsip, dan prinsip untuk suatu tujuan politik. Akan tetapi prinsip-prinsip apakah yang dimiliki Sarekat Ijo ini kecuali putus asa dan kerendahan budi? Demikianlah adanya satu periode fasisme.
Kamu pemerintah, pencipta, pengilham perancang intelek perbuatan suram ini! Kamu kira, bahwa ciptaanmu ini dapat menghancurkan kita? Sebagaimana halnya dengan penjara-penjara, pembuangan-pembuangan, pukulan-pukulan tongkat, peluru-peluru dan alat-alat lain dari alam gelap, demikian pun fasisme-mu akan lenyap sebagai timbunan salju di bawah sinar matahari.
Tetapi kita tidak mengharapkan satu khayalan, seolah-olah jalan kita pendek dan rata. Tanah gelap, sukar dan penuh dengan racun adalah jalan menuju kemerdekaan. Dari kiri dan kanan kita telah mendengar bisikan kawan-kawan yang ragu-ragu. Apakah kita akan meneruskan itu?
Berat adanya pekerjaan pendidikan di antara massa, yang berabad-abad mengalami tidak lain daripada hinaan dan pukulan tongkat, baik dari pemerintah bangsa sendiri, maupun dari pemerintah bangsa asing, massa yang dibikin merangkak-rangkak dan meminta-minta sebagai kebiasaan dan pemecahan persoalan penghidupan pada khalayak tak percaya dan pikiran-pikiran budak.
Berat rasanya melaksanakan pekerjaan pendidikan di bawah kekuasaan yang tak segan-segan berdusta, memperkosa undang-undang yang dibikin sendiri, menginjak-injak hak-hak rakyat dan mempergunakan alat-alat perkosaan secara kurang ajar, satu kekuasaan yang memiliki hak luar biasa menggunakan alat-alat penindas yang modern atas rakyat Timur yang menurut.
Berat rasanya melakukan pekerjaan perjuangan dengan suatu pasukan tak bersenjata, kehabisan dan dikelilingi oleh pengkhianat-pengkhianat, melawan suatu pasukan yang mempergunakan emas, orang-orang sewaan dan semua alat-alat lainnya.
Tetapi kebenaran adalah kuasa, kebenaran kita. Pertentangan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, ialah dialektik perkembangan kapitalisme, adalah tenaga pendorong dalam perjuangan revolusioner kita, tenaga yang membangkitkan dan mengilhami kembali yang sedang runtuh dan memberikan kemenangan kepada yang kuat.
Penderitaan yang sedang mendalam, reaksi yang semakin kurang ajar akan memperkuat barisan kita dalam waktu yang pendek dan merongrong barisan musuh.
Kepada kaum intelek kita serukan!
Juga golonganmu tak akan lepas dari penderitaan akan datang satu masa, bahwa kapitalisme kolonial yang sekarang masih dapat mempergunakan tenagamu, akan membuat kaum-mu seperti sepah yang habis manisnya. Penyakit kapitalis ialah krisis akan tak mampu memelihara, juga kamu buat selama-lamanya. Juga kamu akan terdesak seperti ribuan saudara-saudaramu di Jepang dan India-Inggris kepada “Kasta Proletar Intelek”.
Tak terdengarkah olehmu, teriakan massa Indonesia untuk kemerdekaan yang senantiasa menjadi semakin keras? Tak terlihat olehmu, bahwa mereka pelan-pelan melangkah maju dalam perjuangan yang berat?
Apakah kamu akan menunggu sekian lama, sampai nanti kemerdekaan direbut oleh mereka sendiri sedang kamu pasti akan ikut menikmati buah kemenangan mereka yang nyaman? Tidak, sebegitu lesu dan sebegitu rendah tentu akan ada padamu. Karenanya bergabunglah kamu pada barisan kita! Tetapi segera, tinggalkan kasta-mu kelak juga dapat berkata dengan bangga : “ saya ikut membantu merebut kemerdekaan”.
Dalam taufan revolusioner yang memandang kamu akan belajar mengenai massa Indonesia dalam kemampuan dan kekurangannya, dalam kekuatan dan kelemahannya. Di sana kamu akan mendapatkan kesempatan menggunakan kemampuan moral dan intelek-mu untuk memperlancar jalan revolusi. Di sana kamu akan menginsyafi bagaimana nyamannya melaksanakan pekerjaan sosial dan berjuang untuk dan dengan massa. Di sana kamu akan merasa bagaimana sunyinya hidup secara individual dalam masyarakat kapitalistis.
Jika nanti kita mengharapkan, juga bantuanmu, kota-kota dan desa-desa di pantai-pantai dan gunung-gunung Indonesia yang luas berkobar-kobar untuk menuntut hak dan kemerdekaan, maka tak seorang musuh di dunia yang mampu menahan gelombang taufan revolusioner.
Dalam suasana Republik Indonesia merdeka, tenaga-tenaga intelek dan sosial akan berkembang lebih cepat dan lebih baik. Kekayaan yang maha besar yang diperoleh dengan pekerjaan Indonesia akan tinggal di negeri sendiri. Ilmu pengetahuan yang dikendalikan dan diperkosa yang sekarang dipergunakan untuk keuntungan lintah-lintah darat Belanda, nanti akan dapat berkembang dan akan dapat dipergunakan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Kesenian dan perpustakaan akan baru mendapatkan tanah untuk bertumbuh. Lebih pasti dan lebih cepat Indonesia akan bangkit di lapangan ekonomi, sosial, intelek dan kebudayaan.
Akan lampau adanya abad-abad kelaparan dan penderitaan, perbudakan dan ke-paria-an (kasta yang paling terhina di India) yang gelap.
Akan lampau adanya abad-abad dimana berlangsung adanya hak yang tak tentu dan tak adanya hak bagi passivitas-passivitas rohani, kepalsuan dan kegelapan.
Akan lampau adanya abad-abad yang mengerikan karena ketakutan akan kelaparan, penyakit menular dan ketakutan menghadapi penarik pajak, polisi dan penjara.
Akan lampau adanya perbudakan dan pemerasan satu bangsa oleh bangsa lainnya, dan satu manusia oleh masa lainnya.
Dan jaman baru menyingsing, dimana obor komunis selanjutnya akan membimbing rakyat Indonesia yang muda ke arah tujuan yang paling akhir : KEMERDEKAAN, KEBUDAYAAN DAN KEBAHAGIAN BAGI SEMUA RAKYAT DI DUNIA.
Tiongkok, April 1925

POLITIK DAN KETATANEGARAAN

Recent Posts

Definition List

Mengenai Saya

Jumat, 12 Juni 2015

JURNAL MAHKAMAH KONSTITUSI

BUKU : TAN MALAKA JILID IV

Naar de 'Republiek Indonesia'

Menuju Republik Indonesia

Tan Malaka (1925)

INTERUPSI

Keterangan Pada Cetakan Kedua

BAB I

SITUASI DUNIA

BAB II

SITUASI DI INDONESIA

BAB III

TUJUAN PKI

PROGRAM NASIONAL PKI

KETERANGAN PENDEK

TENTANG PROGRAM

Arsip Blog

Text Widget

Download

Pages

POLITIK DAN KETATANEGARAAN

Recent Posts

Definition List

Mengenai Saya

Jumat, 12 Juni 2015

JURNAL MAHKAMAH KONSTITUSI

BUKU : TAN MALAKA JILID IV

Naar de 'Republiek Indonesia'

Menuju Republik Indonesia

Tan Malaka (1925)

INTERUPSI

Keterangan Pada Cetakan Kedua

BAB I

SITUASI DUNIA

BAB II

SITUASI DI INDONESIA

BAB III

TUJUAN PKI

PROGRAM NASIONAL PKI

KETERANGAN PENDEK

TENTANG PROGRAM

Social Profiles

Arsip Blog

Text Widget

Download

Pages